Kutai KartanegaraPemerintahan

Tanda Tanya Langkah Edi Damansyah Dalam Perebutan Kursi Bupati Kukar

Kuasa Hukum Sebut Masa Jabatan Terhitung Satu Periode dan Masih Bisa Berkontes dalam Pilkada 2024

Prolog.co.id, Kutai Kartanegara – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 02/PUU-XXI/2023 dalam situs resmi MK berjudul “Aturan Masa Jabatan dalam UU Pilkada Konstitusional” yang tersiar luas mengundang berbagai opini publik. Khusunya dalam langkah Edi Damansyah dalam perebutan kursi Bupati Kutai Kartanegara.

Opini publik yang berkembang setelah munculnya putusan MK tersebut ialah soal masa jabatan Bupati Kukar Edi Damansyah yang disebut sudah menjabat dua periode. Sehingga tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar pada Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Tekait permalahan tersebut, Bupati Kukar, Edi Damansyah tidak mengambil pusing. Dirinya menyerahkan putusan tersebut untuk dikaji lebih jauh oleh praktisi hukum. Dirinya turut mengimbau kepada masyarakat dan seluruh jajaran di Pemkab Kukar agar membiarkannya menjadi bahasan para ahli hukum. Dan, lebih baik fokus dalam bekerja untuk membangun Kukar.

“Karena kita belum berbicara apa-apa bisa maju atau tidak. Belum sampai kesana persoalan itu, sekarang fokus bekerja saja,” kata Edi

Orang nomor wahid di lingkung Pemkab Kukar ini memastikan jika dirinya akan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dengan baik. Sebab, sejak dilantiknya pada tahun 2021 lalu, dirinya berpikir masih banyak tugas-tugas yang diprogramkan di Kukar Idaman untuk diselesaikan. Khusunya, yang telah dianggarkan di APBD tahun 2023. Berupaya untuk menuntaskan program infrastruktur tani, penanganan kemiskinan, listrik di pedesaan, hingga penanganan inflasi ekonomi kerakyatan. 

“Tugas kita masih banyak yang harus diselesaikan sampai 2023 nanti. Saya minta kepada seluruh sahabat agar bekerja dengan tenang, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Itu semuanya untuk masyarakat Kutai Kartanegara,” tukasnya.

Sekadar informasi, Edi Damansyah telah menjabat sebagai Plt Bupati Kukar sejak menggantikan Rita Widyasari. Dirinya kemudian dilantik sebagai Bupati definitif oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor. Bersama pasangannya Wakil Bupati, Rendi Solihin masa jabatan 2021-2026 pada 26 Februari 2021 lalu.

Sementara itu, Muhammad Nursal selaku kuasa dan konsultan hukum Edi Damansyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Prolog.co.id menyampaikan jika sebelum merincikan berbagai logika hukum atas putusan tersebut, ada baiknya menilik kembali kasus serupa pada pemilihan kepada daerah di daerah lain. Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut terdapat kalimat “yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXVIII/2020.

Makna kata dikuatkan dalam Putusan MK Nomor 67 ini sejatinya sama dengan keadaannya Edi Damansyah dengan Hamin Pou dahulu sebagai Calon Bupati Bone Bolango pada periode 2010 – 2015. Sehingga pernah menjalani masa jabatan sebagai pelaksana tugas Bupati selama 2 tahun 8 bulan 9 hari. Kemudian, menjalani masa jabatan sebagai bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan 21 hari.

Namun putusan itu tidak menyatakan kalau Hamim Pou tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Bupati periode 2021 hingga 2026, karena telah menjalani satu periode pada 2010 – 2015. Dan, satu periode lagi pada 2016 – 2021. Tetapi Hamim Pou masih menjabat sebagai Bupati Bonebolango periode 2021 – 2026.

“Sekiranya MK menyatakan bahwa Plt juga harus dihitung sebagai satu kesatuan, maka sudah dapat dipastikan dalam pertimbangan putusan a quo akan menyatakan bahwa mahkamah mengalami pergeseran pendapat, tetapi yang ternyatakan justru hanya menguatkan,” sebutnya dalam siaran tertulis.

Contoh lain yang serupa ialah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, merupakan permohonan uji materil yang diajukan oleh salah satu pemohon yang bernama Nurdin Basirun. Pada fase pertamanya  Nurdin Basirun adalah Bupati Karimun yang pernah melalui masa jabatan Bupati defenitif sejak 25 April 2005 – 14 Maret 2006, yang diangkat dari kedudukan sebelumnya dari Wakil Bupati. Kemudian fase kedua, terpilih sebagai Bupati Karimun melalui hasil pemilihan secara langsung dan dilantik pada 15 Maret 2006.

Pada saat itu oleh MK malah hanya mempersoalkan pula penghitungan jabatan definitif saja untuk Nurdin Basirun, sebagaimana dalam pertimbangannya yang menyatakan; Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak.

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Berdasarkan pertimbangan putusan tersebut, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Itu pun dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXVIII/2020 yang yang menyatakan, setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Selanjutnya, pertimbangan hukum atas putusan a quo berbunyi dalam putsan MK bernomor 02/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXVIII/2020 yang menyatakan, “…setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Sehingga, permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah menjabat sebagai kepala daerah/wakil selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk kepala daerah/wakil dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum putusan tersebut.

Terkait putusan MK yang dimohonkan Edi Damansyah, terdapat kalimat “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXVIII/2020. Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut.

Kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusannya, mahkamah perlu menegaskan maksud masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih. Terutama, menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesungguhnya Edi Damansyah tetap dapat mendaftar sebagai calon Bupati Kukar periode 2024-2029,” sebutnya.

Untuk dasar argumentasinya ialah, pertama, pembatasan perhitungan satu periode dalam makna dua setengah tahun atau lebih hanyalah pejabat definitif dan penjabat sementara. Nomenklatur penjabat sementara dengan pejabat sementara adalah dua hal yang berbeda. Untuk pejabat sementara dalam teori merupakan genus pejabat yang terdiri atas Plt, Plh, Penjabat, dan Penjabat Sementara. Sedangkan penjabat sementara adalah orang yang mengisi jabatan kepala daerah karena kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sedang menjalani masa cuti kampanye.

Dasar itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

“Edi Damansyah dalam hal ini tidak pernah menduduki jabatan sebagai penjabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Permendagri tersebut, sehingga pembatasan yang dimaksud tidak mungkin berhubungan dengan kondisi jabatan yang pernah didudukinya sebagai Pelaksana Tugas,” serunya.

Dasar kedua, bahwa pun jika dipaksakan dalam hal ini makna penjabat sementara dalam pertimbangan putusan a quo diletakkan sebagai genus dari Pelaksana Tugas, juga tidak akan memenuhi Edi Damansyah dalam satu periode selama menjabat sebagai Plt Bupati dan Bupati Defenitif pada periode 2016 – 2021.

“sebab mengapa? Putusan tersebut tidak mempertegas apakah masa jabatan Plt dan definitif 2016 –  2021 dihitung sekaligus atau terpisah. Karena tidak ada penegasan demikian maka haruslah dimaknai terpisah, menjabat Plt selama 10 bulan tiga hari, menjabat sebagai bupati defenitif dua tahun sembilan hari, adalah kedua-duanya belum ada yang memenuhi selama dua tahun enam bulan,” jelasnya.

Dasar Ketiga, batas menghitung masa dua setengah tahun dimulai pada hari pelantikan sesuai putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009. Perlu diingat, jelas Nursal, dalam UU Pemerintah Daerah maupun peraturan pemerintah, tidak ada ketentuan pelantikan seorang pejabat plt. Ketika seorang plt tidak dilantik, tidak ada batas menghitung limit masa jabatan tersebut.

“Sebagai plt bupati, Edi Damansyah ternyata bukan dilantik tetapi hanya melalui pengukuhan. Sebab, namanya pelantikan, pejabat yang bersangkutan harus dengan mengucapkan lafal sumpah: “demi Allah dan seterusnya,” kata Nursal.

Keempat, dalam pertimbangannya, putusan MK menguatkan posisi yang sama yang dilalui Hamin Pou sebagai calon bupati Bonebolango periode 2010-2015. Dan, perlu pula diingat pula putusan sebelumnya, yaitu: Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, merupakan permohonan uji materil yang diajukan oleh salah satu pemohon yang bernama Nurdin Basirun.

(Redaksi Prolog)

Ikuti Berita prolog.co.id lainnya di Google News

Berita terkait

Back to top button