Beradu Cepat Pembangunan IKN dengan Penyebaran Penyakit Infeksi Menular

Di tengah hiruk-pikuk proyek ambisius peninggalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jumlah  penderita human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) mengalami peningkatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Kesehatan PPU melaporkan sejak 2021 hingga Oktober 2024, 119 kasus orang dengan HIV (ODHIV) yang ditemukan. Seluruhnya mulai meningkat pada 2021 lalu. Rinciannya, 20 kasus pada 2021, 27 kasus pada 2022 dan 17 kasus di 2023. Adapun hingga Oktober 2024, kasus baru kembali melonjak, 26 kasus. Namun 21 kasus lainnya berada di luar wilayah PPU.

“Kasus di luar wilayah ini berdasarkan data KTP, mencakup warga dari Balikpapan, Paser, dan Jawa,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Jansje Grace Makisurat.

Dari ODHIV yang terdata sejak 2021-2023 telah diberikan pelayanan dan dianjurkan mengkonsumsi Antiretroviral atau yang biasa disebut ARV–obat HIV yang akan dikonsumsi seumur hidup, namun 26 Odhiv dinyatakan telah berpulang. Rinciannya, 10 kematian pada 2021, 13 kematian pada 2022 dan menurun pada 2023 menjadi 3 kematian. Sementara, untuk tahun 2024 masih dalam rekapitulasi yang dilakukan pada awal 2025.

“ODHIV dapat tetap sehat dan produktif bila mengkonsumsi ARV dan rutin memeriksakan pemeriksaan viral load sesuai jadwal. Dan, bila kadar viral load kurang dari 40 copy/ml atau tidak terdeteksi artinya Kemungkinan ODHIV untuk menularkan HIV sangat kecil sekali,” beber Grace.

Meski pendataan dan pelayanan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) telah dilakukan, Siwi Arianti, Ketua Mahakam Plus–komunitas ODHA, khawatir jika kasus HIV semakin meningkat. Berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, entah yang hanya sebagai pekerja atau menetap nantinya. 

Jika berbicara jumlah pekerja saja, pada awal pembangunan IKN di 2022 lalu, 12.123 tenaga kerja dari berbagai daerah didatangkan untuk menyelesaikan proyek ambisius di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam catatan  Bidang Perencanaan Penataan Kawasan, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, hingga Juli 2024 ada 27.000 pekerja yang dilibatkan untuk mengejar target pembangunan tahap pertama. Para pekerja yang berasal dari pulau kalimantan sebanyak 30 persen dan 70 persen lainnya berasal luar pulau kalimantan.

Jumlah pekerja ini yang dikhawatirkan Siwi menjadi determinan penyebaran penyakit infeksi menular. Terlebih jika pada awal kedatangannya tidak dilakukan skrining secara tepat. Alhasil ada kemungkinan banyak pengidap belum terdata.

“Itu memang susah dibuktikan (determinan sebaran HIV dari pekerja IKN), tapi kalau teman-teman (pengidap HIV) sudah minum obat kemungkinan besarnya akan safe (tidak menularkan),” kata Siwi Arianti yang ditemui di sekretariatnya di kawasan Samarinda Utara. “Yang jadi masalah adalah ketika ada pendatang dan tidak tau positif HIV lalu dalam tanda kutip jajan (menyewa pekerja seks komersial),” sambungnya.

Menurut Siwi, edukasi rutin dan voluntary counseling and testing mobile atau mobile VCT–kegiatan skrining HIV/AIDS yang menyasar kelompok berisiko, harus dilakukan sesegera mungkin. Sebab, dari hasil komunikasinya bersama rekan-rekan sekomunitas yang berdomisili tak jauh dari IKN, saat ini sudah bermunculan tempat prostitusi berkedok warung kopi. 

“Data yang sekarang kan ditemukan, hanya yang sakit, kemudian dites HIV dan positif. Tapi kalau (mobile VCT dan edukasi) itu dilakukan, ke tempat-tempat yang terindikasi adanya seks bebas, kemungkinan (jumlah kasus HIV) akan bertambah,” kata Siwi menduga.

Klaim Belum Ada Pekerja IKN yang Terinfeksi HIV

Walau angka temuan HIV di Kabupaten PPU terus meningkat seiring bertambahnya ribuan pekerja di IKN, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengklaim jika tidak ada pegawai maupun pekerja konstruksi yang mengidap HIV.

“Para pegawai dan pekerja konstruksi IKN hingga saat ini belum ada yang terinfeksi HIV/AIDS,” kata Suwito melalui pesan singkatnya.

Ia menyebut jika pendataan dan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala bagi pekerja IKN. Pemeriksaan ini tidak hanya terbatas pada HIV/AIDS, tetapi juga penyakit menular lainnya. Pun demikian dengan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS. 

“Pencegahan penyakit potensi wabah dan kejadian luar biasa juga diantisipasi di pintu masuk bandara dan pelabuhan, berkolaborasi dengan Balai Karantina Kesehatan Balikpapan dan Samarinda,” ujar Suwito.

Dari empat rumah sakit yang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tiga diantaranya kini telah beroperasi. Yakni, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Umum Pusat Nusantara Kemenkes. Adapun untuk Rumah Sakit Abdi Waluyo Nusantara diproyeksikan mulai beroperasi di awal tahun 2025.

“Selain fasilitas kesehatan di wilayah KIPP, di wilayah IKN lainnya juga telah dipersiapkan, diantaranya RSUD Sepaku, RSUD Samboja dan sembilan Puskesmas,” tutupnya.

Sementara untuk di Kabupaten PPU, 11 puskesmas dan dua RSUD telah mampu melakukan tes HIV. Namun, layanan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) hanya tersedia di delapan lokasi, yaitu RSUD Ratu Aji Putri Botung dan tujuh puskesmas, seperti Puskesmas Penajam, Sotek, dan Sepaku III. “Untuk peserta BPJS, layanan ini gratis sesuai program pemerintah,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Jansje Grace Makisurat.

Grace menjelaskan bahwa HIV sebenarnya tidak menular lewat aktivitas sehari-hari seperti bersalaman atau makan di tempat yang sama. HIV bisa menular lewat hubungan seksual tanpa kondom, transfusi darah yang tidak aman, berbagi jarum suntik dan transmisi dari ibu ke anak. 

“Jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera melakukan pemeriksaan,” imbaunya.

Kerentanan Perempuan dengan HIV/AIDS

Peningkatan kasus HIV di Kabupaten PPU berdampak pada perempuan yang masuk dalam kategori rentan tertular. Dalam dalam laporan UNAIDS—Lembaga PBB untuk respons HIV/AIDS pada 2023 lalu, 53 persen ODHA adalah perempuan dan anak perempuan. Adapun untuk kasus HIV di Kabupaten PPU  dalam empat tahun terakhir, lebih dari sepertiga atau 37,7 persen ODHIV merupakan perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini menyebut jika perempuan memang jauh lebih rentan terjangkit penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV. Kerentanan ini tak lepas dari dampak dari perilaku yang tidak aman oleh laki-laki.

“Kenapa kemudian lebih rentan perempuan dan ibu rumah tangga yang terkena? ya karena terjadi hubungan seksual yang dilakukan antara suaminya yang bisa jadi sebagai carrier,” sebutnya. 

Dari kacamata Theresia, wilayah yang baru berkembang dan gencar melakukan pembangunan seperti IKN, potensi penyebaran PMS bisa saja meningkat. Banyaknya jumlah pekerja tanpa pasangan dan memiliki kebutuhan seksual yang harus disalurkan akan menimbulkan masalah sosial baru. 

“Beberapa studi memperlihatkan ketika ada pembangunan di wilayah baru, kemungkinan (tempat) prostitusi baru itu akan ada. Jadi biasanya infrastruktur akan dibarengi dengan perubahan-perubahan sosial budaya,” sebutnya.

Masalah lainnya, lanjut Theresia, perempuan dengan HIV/AIDS memiliki kerentanan berlapis. Lebih mudah mendapat perlakuan kekerasan. Bahkan 1,5 kali lebih rentan tertular HIV dari pasangannya, seperti dalam laporan UNAIDS pada 2019 lalu.“Salah satu yang membuat kesehatan mereka yang hidup dengan HIV-AIDS itu menjadi rendah adalah kesehatan mental karena stigma negatif dan perilaku diskriminatif. Seringkali diskriminasi itu yang menyebabkan mereka down secara mental,” tutupnya.

Melawan Stigma Negatif Penderita HIV

Stigma negatif dan diskriminasi menjadi hambatan utama dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Akibatnya, akses pada layanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan tidak bisa optimal dijangkau oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ketua Mahakam Plus, Siwi Arianti menyadari betul tentang permasalahan  sosial yang ada saat ini. Beberapa rekannya bahkan merasa enggan mendapatkan layanan pengobatan HIV di fasilitas kesehatan di sekitar huniannya. 

“Beberapa teman-teman sekomunitas juga ada yang sebenarnya berdomisili di PPU tapi melakukan pengecekannya dan pengambilan obatnya di Balikpapan, karena ya itu tidak semuanya mau terbuka, tidak semuanya merasa nyaman,” terang Siwi. “Dan, untuk di PPU kami ada komunitas juga dukungan sebaya namanya Sahabat Taka,” sambungnya.

Meski stigma negatif masyarakat masih kerap melekat, Siwi yakin jika melakukan pengobatan secara teratur maka pada ODHIV dan ODHA tetap bisa hidup dengan sehat. Beberapa rekannya yang merupakan pasangan ODHA pun terbukti berhasil memiliki anak yang sehat. Tidak terpapar HIV.

“Saat ini yang kami dampingi ada sekitar empat ribuan orang. Ada yang 24 tahun minum obat dan sehat, kami bisa jadi role model untuk mereka yang masih enggan melakukan pemeriksaan dan konsumsi obat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehatan Kaltim, Jaya Mualimin menyebut untuk menekan penyebaran HIV menggunakan konsep three zero. Konsep ini mengusung tiga cara pencegahan, Zero pertama yaitu tidak ada infeksi baru dan tidak ada transmisi penyakit baru, artinya orang dengan HIV harus mengetahui statusnya. Zero kedua yaitu semua yang positif tidak boleh tidak ada yang diobati.  Zero ketiga yaitu tidak ada diskriminasi bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

“Tiga zero ini memang kita terapkan dalam pengendalian, mulai dari memutus penularannya dengan pengobatan yang tepat sampai tidak ada lagi ODHIV dan ODHA mendapatkan diskriminasi di lingkungannya termasuk oleh fasilitas kesehatannya,” sebutnya.

Jaya mengakui jika untuk melakukan skrining tidak sepenuhnya mudah. Sebab, kemauan pemeriksaan seluruhnya kembali kepada perorangan masing-masing. Namun, ia yakin dengan pendekatan melalui konsep three zero para ODHIV dan ODHA akan lebih terbuka.

“Screening HIV ini memang masih terkait dengan aturan konfidensial, jadi harus secara sukarela, makanya gugah melalui edukasi tepat agar sukarela. Dan, dipastikan seluruhnya akan aman,” tutupnya. (Hi/Day)