Pedoman Media Siber


HEADLINE

28 Adegan Rekonstruksi Kasus Pengeroyokan Tewasnya Seorang Pria di Jalan Ahmad Dahlan Samarinda
Pemuda Pengacung Jari Tengah Minta Maaf, Mengaku Aksinya Spontan
Jenazah di Kubar Wajib Rapid Antigen 3 Jam Sebelum Disemayamkan
Polisi Akan Panggil Anak Anggota DPRD yang Acungkan Jari Tengah ke Satgas COVID-19
Samarinda Resmi Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021
Wali Kota Samarinda Sesalkan Atas Peristiwa Pasien Meninggal Dunia Akibat Ditolak RSUD AWS

Pedoman Media Siber

Klausa.co – Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

  1. Ruang Lingkup
    • Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers
    • Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
  2. Verifikasi dan keberimbangan berita
    • Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
    • Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
    • Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
      1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
      2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
      3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
      4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.

        Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

        Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

  3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
    1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
    2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
    3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
      1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
      2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
      3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
      4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
      5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
      6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
      7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
      8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
  4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
    1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
    3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
    4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
      1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
      2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
      3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
      4. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
  5. Pencabutan Berita
    1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
    3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
  6. Iklan
    1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
    2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
  7. Hak Cipta
    Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pencantuman Pedoman
    Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
  9. Sengketa
    Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

  • Klausapedia

Sejarah 3 Agustus 2000 : Ketika Soeharto  Resmi Berstatus Tersangka Kasus Korupsi

19 menit ago

Sejarah 3 Agustus 1949 : Gencatan Senjata RI-Belanda, Awal Mula Pengakuan Atas Kedaulatan

2 jam ago

Hari Bakti TNI AU 29 Juli : Serangan Udara Pertama, Berbekal Senter Berhasil Bombardir Markas Belanda

4 hari ago

Sejarah 28 Juli 1914 : Sebulan Pasca Tewasnya Putra Mahkota Austria, Menjadi Pemicu Meletusnya Perang Dunia I

5 hari ago

Dibalik Kerusuhan 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi

6 hari ago

  • Infografis






Pedoman Media Siber

Klausa.co – Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

  1. Ruang Lingkup
    • Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers
    • Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
  2. Verifikasi dan keberimbangan berita
    • Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
    • Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
    • Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
      1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
      2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
      3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
      4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.

        Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

        Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

  3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
    1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
    2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
    3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
      1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
      2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
      3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
      4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
      5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
      6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
      7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
      8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
  4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
    1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
    3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
    4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
      1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
      2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
      3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
      4. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
  5. Pencabutan Berita
    1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
    3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
  6. Iklan
    1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
    2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
  7. Hak Cipta
    Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pencantuman Pedoman
    Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
  9. Sengketa
    Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Sejarah 3 Agustus 2000 : Ketika Soeharto  Resmi Berstatus Tersangka Kasus Korupsi

19 menit ago

Sejarah 3 Agustus 2000 : Ketika Soeharto  Resmi Berstatus Tersangka Kasus Korupsi

19 menit ago

Infografis 2

6 bulan ago

Infografis 3

6 bulan ago

Infografis 4

6 bulan ago

Infografis 5

6 bulan ago

Pemkot Samarinda Segera Bentuk Unit Reaksi Cepat Tanggap Bencana

2 bulan ago

  • Berita Trending

Sejarah 3 Agustus 2000 : Ketika Soeharto  Resmi Berstatus Tersangka Kasus Korupsi

Agustus 2, 2021

Sejarah 3 Agustus 1949 : Gencatan Senjata RI-Belanda, Awal Mula Pengakuan Atas Kedaulatan

Agustus 2, 2021

Jelang HUT RI ke-76, Safaruddin Ajak Masyarakat Kaltim Jadi Garda Terdepan Akhiri Pandemi

Agustus 2, 2021

28 Adegan Rekonstruksi Kasus Pengeroyokan Tewasnya Seorang Pria di Jalan Ahmad Dahlan Samarinda

Juli 30, 2021

Pemuda Pengacung Jari Tengah Minta Maaf, Mengaku Aksinya Spontan

Juli 30, 2021

Pengurus Pondok Pesantren di Tenggarong Seberang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Santri

Juli 30, 2021

Jenazah di Kubar Wajib Rapid Antigen 3 Jam Sebelum Disemayamkan

Juli 30, 2021


Klausapedia

Sejarah 3 Agustus 1949 : Gencatan Senjata RI-Belanda, Awal Mula Pengakuan Atas Kedaulatan

2 jam ago
Klausa.co – Kontak senjata antara tentara Indonesia dengan pasukan penjajah Belanda, masih sering terjadi di…

Politik

Jelang HUT RI ke-76, Safaruddin Ajak Masyarakat Kaltim Jadi Garda Terdepan Akhiri Pandemi

11 jam ago
Balikpapan, Klausa.co – Saat ini sudah memasuki bulan Agustus. Dalam waktu yang tidak lama lagi,…

Hukum & Kriminal

28 Adegan Rekonstruksi Kasus Pengeroyokan Tewasnya Seorang Pria di Jalan Ahmad Dahlan Samarinda

3 hari ago
Samarinda, Klausa.co – Polsek Samarinda Kota menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang…

Hukum & Kriminal

Pemuda Pengacung Jari Tengah Minta Maaf, Mengaku Aksinya Spontan

3 hari ago
Samarinda, Klausa.co – Setelah aksinya mengacungkan jari tengah viral, pemuda sekaligus pengelola kafe yang ditertibkan…

Hukum & Kriminal

Pengurus Pondok Pesantren di Tenggarong Seberang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Santri

3 hari ago
Kutai Kartanegara, Klausa.co – Dugaan pelecehan seksual dialami seorang santri di Pondok Pesantren (Ponpes) yang…

Kutai Barat

Jenazah di Kubar Wajib Rapid Antigen 3 Jam Sebelum Disemayamkan

3 hari ago
Kutai Barat, Klausa.co – Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, setiap warga Kubar yang meninggal…

Balikpapan

Safaruddin Berbagi Makanan untuk Warga Terdampak Pandemi

3 hari ago
Balikpapan, Klausa.co – Ditengah situasi pandemi yang belum berlalu, anggota DPR RI Dapil Kaltim, Drs…

Olahraga

Diego Assis Resmi Tinggalkan Bali United

4 hari ago
Klausa.co – Bali United FC resmi mengakhiri kerja sama dengan gelandang asingnya Diego Assis Figueiredo yang disepakati sebagai…

Olahraga

Satu Pemain Positif COVID-19, Seluruh Skuad Juventus Harus Jalani Isolasi

4 hari ago
Klausa.co – Cristiano Ronaldo dan kawan kawan harus menjalani isolasi setelah salah satu pemain Juventus,…

Olahraga

Dani Carvajal Perpanjang Kontrak di Real Madrid sampai 2025

4 hari ago
Klausa.co – Fullback kanan Real Madrid, Dani Carvajal telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya…

Berita Lainnya

  • Infografis





  • Klausapedia

Sejarah 3 Agustus 2000 : Ketika Soeharto  Resmi Berstatus Tersangka Kasus Korupsi

Sejarah 3 Agustus 1949 : Gencatan Senjata RI-Belanda, Awal Mula Pengakuan Atas Kedaulatan

Hari Bakti TNI AU 29 Juli : Serangan Udara Pertama, Berbekal Senter Berhasil Bombardir Markas Belanda

Sejarah 28 Juli 1914 : Sebulan Pasca Tewasnya Putra Mahkota Austria, Menjadi Pemicu Meletusnya Perang Dunia I

Dibalik Kerusuhan 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi

Nasser Berhasil Menjadi Presiden Pertama Republik Mesir Setelah Mengkudeta Raja Farouk

Back to top button