Prolog.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menegaskan komitmen menurunkan angka stunting yang saat ini masih berada di kisaran 22 persen. Dua program prioritas, yaitu Gratispol (Gerakan Terpadu Intervensi Stunting dan Pola Hidup Sehat) dan Jospol (Jaringan Optimalisasi Sosial Politik untuk Stunting), menjadi strategi utama untuk mencapai target tersebut.
Program ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kaltim. Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV, menilai kedua program bukan sekadar slogan, melainkan telah disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk keterlibatan pemerintah kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, program ini sudah disosialisasikan dan dijalankan hingga ke daerah-daerah. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dibangun untuk mengatasi masalah stunting,” ujar Agusriansyah.
Ia menekankan bahwa masuknya penanggulangan stunting ke dalam skema Gratispol dan Jospol menunjukkan isu ini menjadi prioritas strategis Pemprov Kaltim. Seluruh proses, mulai dari alokasi anggaran, pendataan, hingga evaluasi, ditangani secara lebih serius dan terukur.
“Ini menunjukkan stunting bukan sekadar urusan tambahan, tapi menjadi prioritas utama karena menyangkut kualitas generasi masa depan,” tegasnya.
Agusriansyah mengingatkan bahwa stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan, berdampak jangka panjang. Tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga kecerdasan, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia di masa mendatang.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari sektor kesehatan. Pendekatan lintas sektor sangat dibutuhkan,” katanya.
Politisi tersebut menegaskan penanggulangan stunting memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai pemerintah daerah, perangkat desa, kader posyandu, hingga komunitas lokal.
“Kita perlu memastikan semua pihak bergerak bersama. Stunting bukan hanya persoalan medis, tapi juga menyangkut pendidikan, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
