Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

,

Aksi Penolakan Tambang Ilegal di Mangkurawang Kukar, JATAM Kaltim: Harusnya Ditangkap, Bukan Dimediasi. Ini Salah Kaprah

Terbit: 1 Februari 2024

Tambang Ilegal di Mangkurawang
Dinamisator JATAM Kaltim, Mareta Sari. (Ist)

Prolog.co.id, Samarinda – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim kecewa dengan kinerja aparat penegak hukum dan pemerintah terkait permasalahan tambang ilegal di Kaltim. Sebab, hingga kini tidak ada penindakan tegas yang dilakukan.

Dinamisator JATAM Kaltim, Mareta Sari mengatakan, sepanjang 6 tahun terakhir memang tidak ada Tindakan signifikan yang dilakukan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menuntaskan masalah tambang ilegal. Hingga saat ini, pihaknya mencatat ada 178 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah di Benua Etam.

“Dari ratusan titik itu tidak pernah ditunjukkan atau dibuktikan siapa aktor utamanya,” ungkap Mareta, Kamis (1/2) melalui sambungan telepon.

Kekecewaan JATAM terhadap kinerja aparat penegak hukum semakin menjadi pasca aksi penolakan warga dari 5 RT di Kelurahan Mangkurawang, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap kegiatan tambang yang diduga illegal pada, Rabu (31/1) lalu. Sebab, saat warga menolak, aparat kepolisian yang berada di sana justru malah memediasi warga yang menolak dengan terduga penambang ilegal. Menurut Mareta, hal tersebut sangat tidak masuk akal.

“Harusnya kan ditangkap, bukan dimediasi. Ini salah kaprah. Melihat situasi itu, dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, sampai pusat itu tidak ada penindakan yang serius,” tegas Mareta.

Padahal, sambung Mareta, fakta-fakta yang terjadi di lapangan sudah sangat jelas. Pemberitaan yang diangkat media massa hingga viralnya permasalahan tambang ilegal di media sosial juga tak menjadi perhatian aparat yang berwenang. JATAM Kaltim pun sangat menyayangkan hal tersebut terjadi.

“Emang enggak ada keseriusan untuk menindak tambang ilegal. Buktinya ada, ada warga yang berkonsolidasi untuk melaporkan tapi tidak dilakukan penindakan. Baik oleh aparat penegak hukum seperti polisi serta pemerintah,” tambah dia.

Mareta juga meyakini, aparat kepolisian dan pemerintah sebenarnya tahu jika terjadi aktivitas penambangan ilegal. Namun memang tidak mau melakukan penindakan signifikan. Mestinya, tanpa laporan masyarakat pun, polisi bisa jemput bola ke lapangan untuk langsung melakukan penindakan.

“Masyarakat itu sudah membantu dengan menunjukkan faktanya ini dan itu. Minimal polisi memasang police line di lokasi tambang ilegal itu dan menghentikan sementara. Itu kan enggak boleh karena enggak ada izin. Ya termasuk harus membuktikan siapa pelakunya,” sambung dia.

Harusnya, ujar Mareta, aparat bisa merespons dengan cepat terkait permasalahan serupa. Apalagi, efek dari hadirnya tambang ilegal sangat banyak. Mulai tanah longsor, rusaknya lahan pertanian, hingga konflik antar masyarakat.

“Belum lagi misalkan aktivitas tambang ilegalnya sudah berhenti. Siapa yang akan melakukan pemulihan di area itu? Itu kan jadi PR dan jadi tanggung jawabnya pemerintah karena dia yang punya wilayah. Masa mau dibiarkan begitu saja?” tutup Mareta. (Gia)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved