Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

,

DJP Kaltimtara Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp 3,8 Miliar

Terbit: 18 Oktober 2023

Penunggak Pajak
Petugas Kanwil DJP Kaltimtara saat melakukan penyitaan terhadap aset penunggak pajak.

Prolog.co.id, Samarinda – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) menyita aset para penunggak pajak senilai Rp3,8 miliar. Penyitaan ini dilakukan selama periode 25-29 September 2023.

Delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di bawah naungan Kanwil DJP Kaltimtara menjadi ujung tombak dalam penyitaan aset secara serentak tersebut. Aset yang disita itu berupa, 5 kendaraan bermotor, 3 bidang tanah, uang dalam rekening bank, dan 2 unit kendaraan alat berat. Seluruhnya milik 12 wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dengan total tunggakan pajak sebesar Rp24.725.399.810.

“Tindakan penagihan perpajakan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh KPP atas sejumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak,” kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimtara, Teddy Heriyanto dalam siaran tertulisnya.

Namun wajib pajak tidak melunasi tagihan pajak selama jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran. Alhasil, KPP menerbitkan Surat Paksa yang diserahkan dan dibacakan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada wajib pajak.

“Dalam jangka waktu 2×24 jam sejak Surat Paksa diterima, wajib pajak harus melunasi utangnya. Apabila tidak, JSPN akan melanjutkan tindakan penagihannya yaitu penyitaan,” jelasnya.

Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan jaminan pembayaran utang pajak. Dan, menimbulkan efek jera bagi wajib pajak lainnya. Tindakan tegas ini juga mengacu Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa penyitaan adalah tindakan dari Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak. Aset yang disita itu akan tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita dan menjadi jaminan untuk melunasi utang pajak.

“Diharapkan dengan adanya upaya penagihan di bidang perpajakan ini, dapat menimbulkan efek jera dan detterant effect bagi wajib pajak sehingga voluntary complianced dapat terwujud,” tutup Teddy Heriyanto. (Redaksi Prolog)

 

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved