Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

,

DPTPH Kaltim Akui Alami Sejumlah Kendala dalam Pendataan Sektor Pertanian, Ini Opsi yang Bakal Ditempuh

Terbit: 1 Februari 2024

Pendataan Sektor Pertanian
DPTPH Kaltim bersama Komisi II DPRD Kaltim pasca melakukan RDP, Kamis (1/2). (Yasmin/Prolog)

Prolog.co.id, Samarinda – Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim mengakui untuk melakukan pendataan terkait sektor pertanian di Kaltim cukup menantang. Sekretaris DPTPH Kaltim, Rini Susilawati menyebut, pihaknya memang mengalami sejumlah kendala.

“Kalau bicara terkait kendala, tentu saja ada. Namanya data itu kan dinamis tapi diharapkan akurat dan up-to-date. Keterbatasan dari teman-teman di provinsi untuk mendapatkan data itu perlu dukungan dari kabupaten dan kota sebagai yang memiliki wilayah binaan dan penyuluh di lapangan,” ungkap Rini, Kamis (1/2/2024).

Pihak DPTPH Kaltim pun mendapat arahan dari Komisi II DPRD Kaltim untuk memiliki database sendiri yang mencakup dan mengintregasikan data-data lain. Entah data dari dinas maupun UPTD dan pihak lainnya.

“Yang jelas, data ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana keberadaan pertanian yang ada di Kaltim,” sambungnya.

Salah satu kendala yang pernah terjadi adalah pihak provinsi terlambat untuk menerima data dari kabupaten dan kota. Namun, pada 2024 ini, DPTPH Kaltim bakal berupaya untuk memperbaiki pengumpulan data ini. Apalagi, DPTPH Kaltim harus memiliki perkembangan data sektor pertanian Kaltim setidaknya selama 5 tahun terakhir.

“Tapi yang jelas, major project kami itu terkait dengan perkembangan komoditas hortikultura. Terutama pisang kepok yang mana sentra-sentarnya itu tersebar di Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Berau,” tambah Rini.

Tahun ini, DPTPH Kaltim juga telah menyusun program kerja strategis sektor pertanian. Rini mengungkapkan ada 7 program yang akan digencarkan pihaknya pada 2024 ini.

Program-program tersebut di antaranya ada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, serta penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengatakan pentingnya sinkronisasi data sektor pertanian di Kaltim. Terutama terkait data produksi pertanian yang masih stagnan atau menurun.

“Ini tidak bisa bicara dalam aspek DPTPH Kaltim saja, tapi berbagai dinas-dinas lain juga ada keterkaitan. Misalnya ada penyebab penurun produksi karena tanahnya tidak diberi air yang cukup, maka kita harus cari solusi,” ungkap Sapto.

Di sisi lain, Sapto menyadari bahwa DPTPH Kaltim mesti mengalami kendala mengenai pendataan, luasan, hingga cakupan. Salah satu contoh imbasnya adalah subsidi pupuk ke daerah-daerah di Kaltim.

“Makanya data itu sangat penting. Tadi kami usulkan DPTPH Kaltim membuat single data identity dan kami buat kajiannya. Itu harus sesegera mungkin. Nanti kami panggil juga dinas-dinas terkait lain,” tandasnya. (Gia)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved