Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

,

Enam Tahun Berjibaku Atas Tanah Kelahiran, Ancaman jadi Makanan Rutin Warga Telemow PPU

Terbit: 25 Juli 2023

Warga Desa Telemow
WALHI Kaltim bersama pemuda Desa Telemow Kabupaten PPU saat melakukan konfrensi pers terkait adanya ancaman dan intimidasi dari perusahaan setempat yang diduga hendak merebut hak hidup masyarakat desa di Klinik Kopi, Jalan Harmonika, Samarinda.

Prolog.co.id, Samarinda – Enam tahun lamanya warga di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berjibaku atas hak milik tanah kelahirannya. Ancaman dan upaya penggusuran masyarakat seakan menjadi makanan sehari-hari.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen menjelasakan permasalahan agraria yang menimpa masyarakat ini diketahui telah terjadi sejak 2017 lalu. Klaim atas kepemilikan tanah warga tak hanya berdasarkan surat-menyurat, bahkan tekah masuk ke ranah pengancaman. Diduga, yang menjadi dalangnya, adalah perusahaan kayu di kawasan itu, yakni PT ICTI Kartika Utama.

“Pangkal mula kejadian ini dimulai pada 2017. Ketika itu warga Desa Telemow memiliki tanah di kawasan RT 13 dan 14 diberi surat pernyataan Form 001/ITCI/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dari PT ITCI Kartika Utama,” kata Iqin -sapaan karibnya- ketika saat melakukan konfrensi pers di Klinik Kopi Jalan Harmonika, Samarinda, Selasa (25/7/2023).

Dalam itu, warga Desa Telemow diduga didesak untuk membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk pengakuan kalau masyarakat telah menempati lahan yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dari PT ITCI Kartika Utama.

“Surat pernyataa ini tidak ditandatangi oleh warga. Sebab mereka mempertanyakan bahwa kawasan yang diklaim HGB tersebut tidak menunjukan adanya satupun bangunan PT ITCI Kartika Utama,” sebut Iqin.

Konflik atas kepemilikan tanah ini pun mengancam ruang hidup masyarakat. Sebanyak 93 Kepala Keluarga (KK) yang berada di Desa Telemow dengan luasan 83,55 hektare kini terancam kehilangan tempat tinggalnya.

“Bahkan, sejak 2017 lalu warga yang berada di RT 13 dan 14 kerap mendapat intimidasi dan penggusuran dari pihak perusahaan. Tak hanya warga saja, tapi juga bangunan puskesmas serta kantor desa juga bakal ikut tergusur,” tambahnya.

Padahal, lanjut Iqin, sejatinya masyarakat di Desa Telemow telah lebih dulu memiliki izin tempat tinggal dilahan tersebut jauh sebelum berdirinya PT ITCI Kartika Utama. Bukti tersebut berupa surat penggarap pertama dan kedua di lahan yang dulunya disebut Desa Selong Kitik pada tahun 1912-1960 silam.

Selain itu, diperkuat dengan adanya bukti kalau masyarakat telah membayar pajak atas lahan garapan Selong Kitik pada tanggal 07 Maret 1997 di Kantor Pelayanan PBB Balikpapan.

“Akibat perlawanan warga tersebut, selanjutnya pihak PT ITCI Kartika Utama melakukan upaya kriminalisasi terhadap warga dalam bentuk somasi hingga berujung pada proses penyedikan. Surat somasi itu dilayangkan pada 17 Maret 2020,” kata Iqin.

“Tujuan surat somasi itu agar warga menandatangani pengakuan bahwa telah menempati dan menggunakan lahan seluas 83,55 Ha milik PT ITCI Kartika Utama berdasarkan sertifikat 00001 Desa Telemow. Pada Maret-April 2020 masyarakat Telemow mendapatkan surat pemintaan klarifikasi dari Satreskrim Polres PPU kepada 27 warga yang dituduh menempati bagian dari area HGB PT ITCI Kartika Utama tanpa memperoleh izin,” katanya lagi.

Disaat bersamaan, Yudi seorang pemuda yang berasal dari Desa Telemow menyebut kalau apapun upaya yang dilakukan pihak perusahaan warga di tempat kelahirannya tidak akan tinggal diam. Dan akan terus melakukan perlawanan guna memperjuangkan tanah kelahirannya.

“Tentu kami menolak (penggusuran),” tegas Yudi.

Selain tindakan yang lebih refresif saat itu, pemuda keliharan 1997 itu juga menyebut kalau sebelumnya warga di Desa Telemow pernah ditawarkan perjanjian kerjasama oleh PT ITCI Kartika Utama. Kerjasama berupa penggunaan lahan untuk perkebunan.

“Tapi kita harus mengikuti tawaran perusahaan, yakni menanam pohon sengon. Padahal kan kita punya kebebasan untuk menanam apapun itu. Makanya kita menolak karena tidak mau terjebak dengan tawaran kemitraan tersebut,” terangnya.

Bahkan saat ini, dengan adanya permasalahan baru yakni status lahan HGB. Maka itu juga menjadi persoalan lain bagi masyarakat Desa Telemow.

“Dengan adanya HGB ini, akhirnya kelompok tani masyarakat pun tidak jadi terbangun,” timpalnya.

Dihadapan awak media, Yudi menyebut kalau sesulit apapun masyarakat akan terus berjuang dan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka di atas tanah kelahiran.

Merespon perjuangan masyarakat Desa Telemow itu, WALHI Kaltim bersama organisasi terkait saling membahu membentuk Poros Perlawanan Masyarakat Sipil Kaltim (PORMASI) yang tergabung dari WALHI Kaltim, YLBHI LBH Samarinda, AMAN Kaltim, POKJA Pesisir, POKJA 30, AJI Samarinda.

“Satu, hentikan upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga Desa Telemow. Dua, Kembalikan tanah warga Desa Telemow. Tiga, bebaskan wilayah 481,6 Ha administrasi Desa Telemow dari area perusahaan apapun,” timpal Iqin di akhir.

(Redaksi Prolog)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved