Wajah Hayati menegang. Ia terpaku menatap layar ponselnya. Selebaran digital di grup WhatsApp keluarga jadi pemicunya, mengabarkan dua warga di Samarinda terkonfirmasi positif Covid-19, medio Juni 2025.
“Masa sih, ada lagi?” tulis Hayati di grup keluarga membalas pesan sepupunya yang membagikan pengumuman itu.
“Sudah masuk ruang isolasi,” kata sepupunya yang bekerja di rumah sakit pelat merah di Samarinda, seperti ditirukan Hayati, saat wawancara dengan Prolog.co.id, Selasa, 17 Juni 2025.
Seketika, ingatan akan pandemi 2021 menyerbu. Tak diundang. Tak bisa ditolak. Hayati tak ingin masa itu terulang. Bukan hanya soal kesehatan—meski itu penting. Tapi penghasilannya, itulah yang paling ia cemaskan.
Ketakutan Hayati bukan tanpa alasan. Kabar dua kasus positif covid-19 yang terdeteksi di Samarinda membuatnya waswas. Menurut data Dinas Kesehatan Kaltim, dua pasien yang terjangkit virus korona mengidap penyakit bawaan, yakni diabetes dan gangguan paru.
Sesuai edaran Kementerian Kesehatan, setiap pasien dengan gejala infeksi harus melalui proses skrining. Hasilnya, keduanya positif covid-19.
“Sebagian besar cukup isolasi mandiri, minum obat flu, dan tetap bermasker. Rawat inap hanya dibutuhkan bila ada komorbid serius,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin.
Protokol kesehatan memang mulai diperketat, utamanya di rumah sakit. Skrining di pintu masuk bandar udara juga diperketat sebagai antisipasi masuknya varian dari luar negeri.
“Skrining tetap dilakukan, terutama pada pelaku perjalanan yang mengalami demam atau flu. Bisa dilakukan swab dan dianjurkan memakai masker,” ucap Jaya.
Satu hal yang Hayati tahu, bila gelombang kasus kembali naik, sektor perhotelan hampir pasti menjadi korban pertama. Seperti masa pandemi tiga tahun lalu, ketika tamu-tamu mendadak batal datang dan daftar pekerja yang dirumahkan terus bertambah hampir setiap pekan.
Di masa pandemi, bagi Hayati semuanya serba sulit. Pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah mengacaukan seluruh remeh-temeh kerjanya.
Meski bukan staf pelayanan, melainkan bekerja di dapur bagian pastry, jam kerja tetap jadi hambatan. Hayati mengikuti sistem split shift—masuk dua kali sehari—agar produksi tetap berjalan di tengah pembatasan.
“Masuk jam 6 pagi. Pulang jam 12. Jam 6 sore kerja lagi. Tapi banyak liburnya,” ucapnya, menenangkan diri, kalau ada hal baik yang bisa diambil di masa pandemi.
Nasib Hayati sedikit lebih beruntung. Sebelum pandemi, Hayati sudah menjadi pegawai kontrak. Tapi itu tak menjamin keamanan kerja. Ia melihat rekannya yang berstatus daily worker diturunkan menjadi pekerja casual, tanpa jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan. Sementara yang sudah casual, lebih dulu dirumahkan.
“Kalau dw (daily worker) itu dikontrak 3 bulan dan dapat jaminan. Kalau casual upahnya dihitung per hari,” ucap perempuan 28 tahun itu.
Situasi hotel yang tak banyak kegiatan juga jadi ancaman tersendiri bagi pekerja. Menurut Hayati, pendapatan hotel tempatnya mencari nafkah bertumpu pada aktivitas pemerintah. Seperti rapat, seminar, hingga acara lainnya.
“Tamu berkurang drastis. Jam kerja split jadinya. Hitungannya harian. Sehari Rp 110.000. Jadi kalau sebulan masuk 15 hari ya, paling dapat sejutaan,” tambahnya.
Badai Baru Industri Perhotelan Bernama Efisiensi Anggaran
Pandemi sudah lewat. Tapi Hayati belum benar-benar bisa bernapas lega. Saat hotel mulai bangkit di 2024, dampak kebijakan pemangkasan anggaran menjadi cobaan yang lain bagi karyawan perhotelan.
Setali tiga uang, Hayati memandang, situasi di hotel tempatnya bekerja tak jauh berbeda dengan masa covid-19.
“Biasanya pulang jam 6 sore bahkan lebih. Sekarang selalu pas, pukul 4 sore, karena Pesanan makin dikit,” ucap Hayati, yang mengenyam pendidikan di SMK Tata Boga.
Memang jika ditarik dari sudut pandang daerah tujuan wisata, Kaltim, termasuk Samarinda, bukan termasuk daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia. Industri perhotelan di Bumi Etam sangat bergantung pada sektor bisnis Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE). Kegiatan pemerintah adalah sumber utama penghasilan.
Namun, Pemprov Kaltim telah melaksanakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan estimasi, dana refocusing mencapai Rp 2,5 triliun. Pos belanja yang dipotong termasuk perjalanan dinas, pengadaan kendaraan, kegiatan fisik non-urgensial, dan kebutuhan alat tulis kantor.
Tak heran, kata Hayati, sejak Februari, satu per satu temannya jatuh. Daily worker jadi casual. Casual ada yang dirumahkan.
“Event makin sepi. Produksi pun enggak sebanyak dulu,” gumam Hayati, suaranya pelan.
Ancaman badai PHK bagi pekerja perhotelan juga dapat dilihat dari Tingkat penghunian kamar (TPK) beberapa bulan terakhir. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, TPK hotel di provinsi ini terus menurun sepanjang Januari hingga April 2025. Menjadi gambaran jika hotel semakin sepi pengunjung.
Penurunan paling tajam terjadi pada Maret, dari 53,49 persen di 2024 menjadi hanya 36,43 persen pada 2025, turun 17,06 (year-on-year/yoy). Februari juga mencatat penurunan 7,71 (yoy). Tren ini menandai situasi suram bagi sektor perhotelan, terutama di Samarinda, dengan 23 hotel berbintang dan 47 non-bintang.
Kenaikan tingkat okupansi hotel pada April yang mencapai 50,69 persen dipengaruhi oleh momen libur panjang Idulfitri. Selama periode 1–7 April 2025, tercatat 480.626 orang melakukan perjalanan wisata di Kalimantan Timur, menurut laporan Dinas Pariwisata Kaltim berjudul Informasi Pergerakan Wisata pada Liburan Panjang Hari Raya Idul Fitri 2025.
Dari jumlah tersebut, hanya 34 orang merupakan wisatawan mancanegara, selebihnya wisatawan domestik yang tersebar di sembilan destinasi unggulan. Dengan asumsi belanja rata-rata Rp 100 ribu per orang, pemerintah memperkirakan perputaran uang mencapai Rp 48,06 miliar. Lonjakan ini ikut mendorong permintaan layanan akomodasi, termasuk hotel di Samarinda. Meski bersifat musiman dan belum cukup memberi kepastian kerja bagi para pegawai.
Yuli Armunanto selaku Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda, tak menampik jika ketergantungan pada belanja pemerintah membuat bisnis hotel tersendat. Menurut Anto—sapaan akrabnya, kegiatan MICE dari instansi pemerintah menyumbang 50-70 persen pendapatan. Sisanya berasal dari tamu individu dan kegiatan korporasi, yang kini jadi rebutan antarhotel di Samarinda.
Anto menjelaskan, efisiensi anggaran membuat perjalanan dinas menyusut drastis sejak awal 2025. Akibatnya, okupansi sekitar 40 hotel di Samarinda turun rata-rata 30 persen pada Januari 2025.
“Tadinya okupansi atau tingkat hunian kamar hotel bisa di angka 80-90 persen,” kata Anto, Rabu, 4 Juni 2025.
Penurunan okupansi yang berkepanjangan membuat banyak hotel kesulitan menutup fixed cost (biaya tetap). Mulai pengeluaran listrik, air, dan terutama gaji pegawai.
“Biaya tetap jalan terus, tapi pendapatan ambles,” kata Anto.
Anto mengutip data PHRI nasional, kerugian industri perhotelan akibat efisiensi belanja negara mencapai Rp 24,5 triliun hingga pertengahan Februari 2025. Dampaknya terasa di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Bali.
Ia menerangkan, hotel di Samarinda bertahan dengan merumahkan pegawai melalui pemberian cuti tanpa dibayar atau unpaid leave. Menurut Anto, langkah ini diambil sampai kondisi kembali membaik.
“Jumlah karyawan yang diminta cuti bervariasi, ada yang sampai 50 persen akibat anjloknya pemasukan,” katanya.
Merosotnya pemasukan hotel dianggap Anto menjadi ancaman serius. Bisa berdampak pada badai PHK pegawai perhotelan.
“Kami tidak ingin itu sampai ke Samarinda,” tegas Anto, menambahkan.
Anto mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, agar badai ini tak berubah menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja massal. PHRI mengusulkan agar pemerintah kembali memberlakukan kebijakan relaksasi, seperti yang pernah diterapkan saat pandemi.
“Relaksasi itu bisa kami alihkan ke kesejahteraan karyawan, kata Anto.
Pria yang juga menjabat wakil ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim itu menilai, MICE perlu dihidupkan kembali. Mengingat pariwisata di Kaltim termasuk lima besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia memandang, tanpa pemulihan, penurunan PAD hanya soal waktu.
“Bisa jadi bentuknya seperti sport tourism, kegiatan run gitu. Pokoknya yang mendatangkan massa di samarinda,” terangnya.
Anto juga mengusulkan, agar korporasi besar di Kaltim, seperti perusahaan tambang, kelapa sawit, dan migas ikut ambil bagian dalam penyelamatan industri. Pemerintah, kata dia, bisa memfasilitasi agar sebagian dana corporate social responsibility (CSR) dialokasikan untuk menggelar kegiatan di hotel atau mendukung event publik yang mendatangkan massa.
“Karena kita tidak bisa lagi berharap pada (kegiatan) pemerintah,” tandasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi mengklaim telah mengajukan sejumlah langkah penyelamatan ke pemerintah pusat. Termasuk insentif pajak bagi hotel yang mempertahankan tenaga kerja. Serta mengaktifkan kembali program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan subsidi bagi karyawan yang dirumahkan tanpa upah.
“Dalam pertemuan bersama PHRI, kami menerima banyak keluhan dari pekerja hotel dan restoran yang mengalami cuti tanpa gaji akibat sepinya hunian,” kata Ririn, Rabu, 4 Juni 2025.
Pemerintah daerah juga mendorong sektor swasta dan komunitas menghidupkan kembali agenda MICE di hotel lokal. Menurut Ririn, ini upaya menjaga denyut industri perhotelan sambil mendorong ekonomi di destinasi wisata.
“Dua event besar akan digelar Juli nanti di Samarinda dan Balikpapan. Kami libatkan pelaku industri, termasuk hotel, agar mereka mendapat dampak langsung. Ini bagian dari strategi mendorong pariwisata daerah tetap hidup di tengah tekanan yang ada,” tambahnya.
Penyelamatan industri perhotelan tak bisa bertumpu pada pada kebijakan sektoral. Efisiensi anggaran di Dinas Pariwisata pun membuat ruang gerak terbatas. Menurut Ririn, kolaborasi lintas sektor dibutuhkan. Meski kerap tersendat di komitmen dan pendekatan personal.
“Dibutuhkan effort bersama, pendekatan antar-organisasi, dan kesadaran dari para pengambil keputusan bahwa memajukan daerah ini, memajukan destinasi, itu harus dilakukan bareng-bareng,” ujarnya.
Dalam kondisi seperti ini, kata Ririn, hotel tidak bisa hanya mengandalkan aliran dana dari kegiatan pemerintah. Terlalu berisiko. Diversifikasi sumber pendapatan menjadi penting agar pelaku usaha tak terjerat total pada belanja negara yang kini tengah dikencangkan sabuknya.
“Jadi jangan hanya jualan kamar. Restoran, paket-paket promo, harga sewa ruang, itu juga harus dimaksimalkan. Bahkan kalau perlu kompromi, ya lakukan. Misalnya menurunkan standar harga demi menjaga cashflow tetap hidup,” katanya.
Menjaga Layanan Hotel di Tengah Ketidakpastian
Upaya diversifikasi juga tengah dilakukan oleh pelaku usaha di lapangan. Namun, sebagaimana dirasakan Midtown Hotel Samarinda, kondisi belum membaik.
General Manager Midtown Samarinda, Imam Mustofa mengakui, sejak awal Januari 2025 saat kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, hampir seluruh hotel di Samarinda terdampak. Mulai okupansi anjlok, pendapatan menurun, dan tidak ada kepastian kapan krisis ini mereda.
“Memang kegiatan pemerintah bukan berarti hilang sama sekali, tapi intensitasnya jauh berkurang. Dulu sebulan bisa dua-tiga kali kegiatan MICE, sekarang mungkin sebulan sekali, bahkan ada yang dua bulan baru ada,” jelas Imam, Kamis, 19 Juni 2025.
Ia menggambarkan situasi ini sebagai kondisi ‘berantakan’ karena pos pengeluaran pemerintah selama ini menjadi tumpuan utama hotel-hotel. Midtown pun mencoba bertahan dengan memperluas ceruk pasar di luar sektor pemerintahan.
Langkah ini, menurut Imam, menyasar segmen korporasi, tamu individu, dan kerja sama dengan agen perjalanan daring. Salah satu taktiknya adalah fleksibilitas harga.
“Sekarang kami buka ruang negosiasi. Kami tanya dulu, anggarannya berapa, lalu mari kita sesuaikan,” ujarnya. Namun, sejauh mana strategi ini cukup melindungi karyawan, di tengah anjloknya permintaan dan minimnya sokongan kebijakan, masih menjadi tanda tanya.
Imam Mustofa mengakui, jika saat pandemi semua sektor terpuruk bersamaan, kini tekanan hanya berasal dari satu arah, yakni pemotongan belanja negara.
“Saya rasa kondisinya hampir sama. Bedanya, kalau dulu semua segmen jatuh bersama. Sekarang dominannya dari anggaran pemerintah,” jelas Imam.
Di tengah situasi itu, Midtown masih berupaya mempertahankan tenaga kerja. Imam menyebut, sejauh ini operasional hotel berjalan normal tanpa pemangkasan staf.
“Kami tetap jaga kualitas layanan. Itu penting banget. Karena itu kami belum melakukan pengurangan tenaga kerja,” tegasnya.
Secercah harapan datang dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menghimbau pemerintah daerah agar memberi kelonggaran. Pemerintah daerah boleh menggelar rapat dan kegiatan dinas di hotel dan restoran, asalkan tepat sasaran dan tidak berlebihan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, berharap pelonggaran ini bukan sekadar menggenjot realisasi belanja daerah, tetapi juga menjadi langkah konkret penyelamatan industri perhotelan yang kembali terpuruk.
“Adanya pelonggaran ini, kita harap tidak saja menggenjot belanja daerah, tetapi menyelamatkan industri perhotelan yang terpuruk,” sebutnya.
Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni menyebutkan, pemerintah provinsi belum sepenuhnya menyelenggarakan kegiatan di hotel. Pihaknya masih meninjau ulang, jenis kegiatan yang dapat digelar di luar kantor.
“Kami sudah lakukan tapi dengan efisien, dengan pembatasan,” terang Sri, kepada salah satu wartawan di Samarinda, Selasa, 24 Juni 2025 .
Kegiatan yang tidak bisa difasilitasi di kantor karena keterbatasan ruang, misalnya, bisa dialihkan ke hotel. Penyesuaian anggaran ini, meliputi aspek teknis. Paket kegiatan seperti full board meeting atau full day meeting harus dirancang ulang. Seperti pemilihan menu makan, penggunaan kamar, hingga dekorasi ruangan.
“Misalnya hanya dengan paket coffee break, tapi dilakukan di hotel,” tambahnya.
Menata Ulang Sistem Kerja Untuk Menghapus Ketergantungan
Ketergantungan pada kegiatan pemerintah bukan hal baru bagi industri perhotelan. Sejak awal 2000-an, geliat hotel mengikuti arah kebijakan pembangunan yang digencarkan di luar Pulau Jawa.
Saat itu, pembangunan tak hanya menyasar infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Tetapi juga mendorong aktivitas berskala nasional dan internasional yang membutuhkan tempat representatif, sehingga hotel menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut.
Melihat peluang itu, pengusaha hotel mulai mengadopsi konsep meeting and conference untuk mengakomodasi kebutuhan rapat, seminar, dan konferensi skala besar. Tren pembangunan hotel pun bergeser, tak lagi sekadar menyediakan kamar, tapi juga ballroom, ruang rapat multifungsi, dan fasilitas penunjang kegiatan dinas.
Pola ini menjadikan belanja pemerintah sebagai nadi utama okupansi. Tak heran jika banyak hotel tumbuh subur di kota-kota dengan aktivitas birokrasi tinggi. Tak terkecuali Samarinda.
Namun ketika keran belanja pemerintah ditutup, seluruh sistem yang selama ini menopang industri hotel pun terguncang. Menurut Evi Setiyowati selaku Kepala Laboratorium Perhotelan Politeknik Negeri Samarinda, dampaknya luar biasa besar.
Kebijakan itu, menurutnya, mematikan fungsi utama hotel yang sejak lama menyiapkan ruang-ruang rapat hingga fasilitas full board demi menunjang agenda dinas pemerintahan.
“Di sektor pemerintahan, hotel lebih sering dimanfaatkan sebagai sarana meeting,” papar Evi, Selasa, 24 Juni 2025.
Bahkan dalam satu kegiatan saja, jelas Evi, kebutuhan kamar tambahan bagi panitia atau peserta bisa langsung mengerek angka okupansi. Tanpa kegiatan tersebut, fasilitas menganggur, pendapatan anjlok, dan roda operasional terganggu.
Evi menjelaskan, ketergantungan ini memang tidak bisa dilepaskan dari struktur pasar di Samarinda yang berbeda dengan daerah yang mengandalkan pariwisata seperti Yogyakarta, Bandung, atau Bali. Di kota-kota langganan pelancong, okupansi masih bisa diselamatkan oleh kunjungan liburan. Tapi di Samarinda, peran sektor pariwisata belum sekuat itu.
“Kalau kita berbicara dari sektor pariwisata, di Samarinda mungkin tidak begitu berdampak besar. Tidak sebanding dengan daerah-daerah pariwisata pada musim liburan,” lanjut Evi.
Di tengah pasar yang lesu dan ruang gerak terbatas, pekerja menjadi pihak paling rentan. Mereka yang berstatus casual atau daily worker tanpa kontrak formal tetap dibutuhkan, namun justru paling mudah terdampak saat krisis. Kelompok kerja ini, dalam pandangan Evi berada di garis depan ketidakpastian.
“Harapannya, dunia perhotelan tetap punya kebijakan yang tidak merugikan pekerja-pekerjanya,” ujarnya.
Di sisi lain, Evi melihat alokasi acara pemerintah daerah bisa menjadi solusi jangka pendek yang realistis. Meskipun belum sepenuhnya pulih, sinyal pelonggaran untuk kegiatan dinas di hotel mulai membuka ruang pergerakan.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang, Evi mengingatkan, tak cukup hanya bergantung pada pasar pemerintahan. Sistem kerja informal yang selama ini menjadi tulang punggung industri perhotelan justru harus disentuh secara struktural.
“Pelatihan-pelatihan yang dulu sempat diblokir kini mulai dibuka lagi, meskipun masih terbatas,” pungkas Evi. (aul/day)
