Pemilu 2024 lalu, menjadi panggung politik pertama bagi Ilham. Berperahu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) 3, Kecamatan Sungai Kunjang. Berlaga untuk memperebutkan kursi DPRD Samarinda.
Meski partai yang membawanya ke panggung politik membantu sejumlah alat peraga kampanye (APK), jalan Ilham rupanya tak semulus harapan. Sebab, ia dihadapkan dengan realitas. Harus memilih aktif berkampanye atau membuat dapurnya terus mengepul.
“Kalau cari masa (dukungan) aja, saya nanti enggak punya bensin. Kalau saya enggak jualan, makan dan bayar kontrakan dari mana? Apalagi saya tidak punya tim sukses. Itu kendala saya,” keluh Ilham mengingat perjuangan di Pemilu 2024 pada Selasa, 12 Maret lalu.
Dilema itu membuat Ilham harus memutar otak lebih keras. Terlebih saat ini ia tinggal sebatang kara di kontrakannya, di Gang Kita, Lok Bahu, Sungai Kunjang.
Istrinya yang juga difabel, meninggal dunia 2015 silam. Sejak saat itu, Ilham menjalani kehidupan sendiri. “Meninggal karena kanker usus. Istri saya itu polio,” imbuhnya.
Meski sempat berjibaku dengan pikirannya, diakhir Ilham memantapkan diri maju ke panggung politik. Caranya dengan berkampanye sembari berjualan cilok di Jalan Revolusi, Lok Bahu, Sungai Kunjang. Lokasi mangkal favorit Ilham ketika mengadu asa dan kebutuhan hidupnya.
Gerobak cilok yang semula biru sengaja dilapis spanduk hijau senada dengan warna partai pengusungnya. Tulisan ‘Cilok Ala Pak Muhammad Ilham’ masih dipertahankan, namun dilengkapi dengan foto Ilham berkemeja hijau di setiap sisi. Lengkap dengan animasi paku mencoblos angka 7, nomor urutnya pada Pemilu 2024 lalu.
Gerobak cilok yang juga untuk berkampanye itu setiap hari ditarik Ilham menggunakan Honda Supra X miliknya. Sepeda motor roda tiga yang dimodifikasi khusus dengan setang unik menyesuaikan kedua tangan Ilham.
“Selain jualan sekaligus kampanye, membagikan kartu nama kepada masyarakat, sampai memberi pemahaman mewujudkan kehidupan inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus,” kenang Ilham.
Kampanye Ilham tak hanya dilakukan pada lokasi mangkal favoritnya. Pasalnya Ilham juga aktif berkampanye di sosial media, utamanya Facebook. Ia kerap mengunggah foto dan video saat berdagang, dan menuliskan ‘status’ berisi ajakan agar masyarakat mencoblos dirinya.
“Saya punya impian kalau difabel punya perwakilan di parlemen supaya aspirasinya bisa tersampaikan dengan tepat. Kenapa kita tidak mencoba sebagai pemain? Saya juga berharap Masyarakat bisa memberi difabel seperti saya kesempatan itu,” kata Ilham.
Walau Gagal Tetap Memperjuangkan Hak Difabel
Nasib berkata lain. Usai hari pencoblosan, 14 Februari 2024 lalu, suara yang didapat Ilham tak mampu membawanya ke Gedung Basuki Rahmat (sebutan Gedung DPRD Samarinda).
“Hasilnya cuman mendapat 56 suara. Alhamduliilah walaupun tidak menang, nama saya tercantum di kalender,” ujar Ilham, mengingat getirnya persaingan saat pemilihan legislatif bulan lalu.
Nasi telah menjadi bubur, Ilham tak bisa menggapai cita-citanya, menyuarakan kesetaraan hak difabel sebagai legislator. Kendati demikian, ia tetap berpegang teguh dengan tujuan utamanya, meskipun suaranya hanya terdengar di masyarakat arus bawah dari balik gerobak ciloknya.
“Karena itu tadi, saya punya impian kalau difabel bisa masuk diperwakilan parlemen,” kata Ilham.
Dalam pandangannya, di kancah politik orang berkebutuhan khusus sangat rentan untuk dijadikan objek pendulang suara atau voter getter dari para politikus. Namun kepentingannya dilupakan begitu saja setelah pemilu usai dan mereka terpilih.
“Kami dibutuhkan saat (musim) politik saja, artinya hanya suara saja. Kami cuman penonton,” ucap Ilham.
Meski gagal, Ilham berharap, langkahnya untuk berani maju di Pemilu 2024 menjadi inspirasi bagi difabel lainnya.
“Saya ingin memberi edukasi bagi teman-teman difabel untuk tidak takut mencoba. Itu tujuan lain saya,” harapnya.
Nasib sama juga dialami pejuang caleg difabel lainnya, yakni Ma’ruf. Pada Pemilu 2024 lalu, pria yang divonis sebagai tunanetra low vision itu, kalah dalam kontestasi politik di Bontang.
Maju sebagai caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Bontang, melalui Dapil 1 Bontang Selatan, Ma’ruf hanya mampu mendulang 219 suara.
Alasannya ingin duduk di kursi wakil rakyat serupa dengan Muhammad Ilham. Ia ingin memperjuangkan hak difabel.
“Saya melihat difabel itu tidak ada yang melirik di legislatif. Belum terlalu signifikan memperjuangkan difabel. Karena itu saya maju di legislatif,” kata Ma’ruf, Jumat, 8 Maret 2024.
Sepintas, melihat fisik Ma’ruf, orang bakal tak menyangka kalau dirinya adalah difabel. Matanya sekilas baik-baik saja. Kenyataannya, kedua mata Ma’ruf terkena serangan virus toxoplasma sewaktu bekerja di sebuah perusahaan tambang batu bara di Bontang.
“Saya berobat, sampai ke Jakarta, tidak bisa diobati. Jadi saya terkena tunanetra low vision. Bagian (mata) kanan tidak bisa melihat jauh, kiri juga mulai berkurang,” urai Ma’ruf.
Pada Pemilu 2024 juga menjadi panggung politik pertama bagi Ma’ruf. Sebelum berlabuh ke PKS, Ma’ruf masih menimbang, partai mana yang dapat membawanya ke kursi DPRD Bontang.
“Sebenarnya saya punya pilihan partai, tapi saya melihat PKS yang cocok. PKS menerima. Lolos verifikasi,” ucap Ma’ruf.
Jalan berliku ketika mengajak masyarakat pun sempat dihadapinya. Upaya meyakinkan sesama difabel rupanya tak membuahkan hasil.
Dari proyeksi Ma’ruf, ia mampu mengumpulkan 700 suara. Sebab, di Kecamatan Bontang Selatan, sedikitnya terdapat 386 difabel.
“Ada yang bisa mencoblos ada juga yang tidak. Saya berharap dari orangtuanya yang membantu mencoblos,” ucap Ma’ruf.
Ia memandang, kekalahannya itu karena indikasi politik uang. Ma’ruf yang berlatar belakang pengusaha hidroponik, secara finansial bisa saja mengikuti ritme ‘bagi-bagi duit’ ke warga mendekati hari pencoblosan. Hanya saja, hal itu tak dilakukannya.
“Kalau mau saya juga bisa (politik uang), tapi tidak ada keinginan begitu. Karena saya sudah tahu itu hukumnya haram. Ngeri kalau sekarang pak, money politic khususnya di Bontang,” ucap Ma’ruf.
Kandasnya Ma’ruf di dunia politik juga tak menyurutkan tujuan utamanya untuk berbuat banyak di bidang sosial, utamnya memperjuangkan hak difabel. Sebab, menurut Ma’ruf, orang berkebutuhan khusus masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
“Banyak difabel yang punya kompetensi untuk bekerja. Misalnya saja di bidang IT (teknologi informasi) dan lainnya. Insya Allah, saya akan tetap menyuarakan hak difabel. Walaupun saya kemarin tidak lolos, saya tetap menyuarakannya. Saya ingin mewujudkan kesetaraan di tengah masyarakat,” pungkas pria yang juga menjabat ketua PPDI Bontang tersebut.
Hambatan Berlapis Caleg Difabel di Panggung Politik
Menurut Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman (Unmul), Sri Murlianti, untuk mengamalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, masih teramat berat.
Ia memandang, pengetahuan dan kesadaran di Indonesia terkait kehidupan inklusif masih minim. Kesadaran Masyarakat dalam ruang inklusif perlu ditumbuhkan terlebih dahulu. Sehingga, kalangan difabel yang terjun ke dunia politik memiliki kesempatan yang lebih luas.
“Masyarakat harus bisa memahami, bahwa semua orang itu tidak bisa terlahir sempurna seperti kita. Harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka,” kata Sri, Kamis 14 Maret 2024.
Kualitas pemilih di Indonesia menjadi faktor lain yang membuat jalan berpolitik penyandang disabilitas semakin berat. Sebab, kebanyakan masyarakat masih memilih dengan melihat figur yang berasal dari golongan berduit dan punya sokongan kuat.
Kondisi itu, membuat Sri menyimpulkan bahwa sistem demokrasi di negeri ini, prosesnya belum menunjukkan rasa keadilan.
“Teman-teman difabel yang mencalonkan diri tersebut, barangkali bukan golongan orang-orang yang sanggup mencalonkan diri dengan duit. Beda dengan calon-calon yang punya sokongan yang kuat, terus dengan uangnya itu bisa membeli suara,” ucap Sri.
Dengan masalah kompleks yang dihadapi penyandang disabilitas di dunia politik itu, Sri mengapresiasi upaya difabel yang berjuang di Pemilu 2024.
“Saya salut dengan teman-teman difabel yang berjuang di kancah politik untuk memperjuangkan dirinya sendiri,” kata Sri mengapresiasi.
“Yang paling mengerti kebutuhan teman-teman difabel, itu mereka sendiri. Kalau memang ada kuota cukup, harus ada wakil dari difabel di parlemen. Itu memang harus,” tambah Sri mengakhiri.
Asa Mewujudkan Pemilu Inklusif dan Ramah Disabilitas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimis Pemilu 2024 lalu telah berjalan inklusif dan ramah disabilitas. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU mengklaim telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi difabel untuk ikut kenduri demokrasi lima tahunan tersebut.
“Dalam ranah inklusi, kami membuka kesempatan yang sama untuk para difabel. Baik menjadi pemilih maupun menjadi peserta pemilu,” kata Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, Jumat, 8 Maret 2024.
Menurut Fahmi, KPU Kaltim maupun penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten dan kota, mendukung penuh apabila ada kalangan masyarakat dari kalangan difabel berkompetisi di pemilu.
“Kami mendukung sekali agar difabel masuk ke dalam partai politik untuk menjadi peserta, atau pasangan calon (kepala daerah),” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, Anni Juwairiyah menerangkan, hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mempermudah difabel beradu gagasan di kontestasi pemilu.
Sebab, secara eksplisit beleid tersebut menerangkan bahwa, penyandang disabilitas punya hak untuk dipilih, menjadi penyelenggara maupun memilih.
“Karena semua itu sudah terlindungi menjadi semangat teman-teman untuk mengajukan diri menjadi anggota dewan,” kata Anni, diwawancarai lewat sambungan telepon, Kamis, 14 Maret 2024.
Anni memaparkan pentingnya posisi difabel jika duduk di parlemen. Dari ketiga fungsi dewan perwakilan rakyat yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan, difabel bisa menyuarakan haknya secara lantang.
“Dari fungsi legislasi misalnya. Aturan dari pusat sudah sangat lengkap. Tetapi di daerah itu diperlukan perda (peraturan daerah) dan lain-lain. Jadi kalau ada teman disabilitas di DPRD, saya asumsikan argumennya bisa kuat untuk menyusun perda di tingkat tersebut. Sehingga apa yang menjadi hak-hak disabilitas itu bisa terwujud,” terang Anni.
Di sisi lain, Anni berharap, teman-teman difabel yang berniat menjadi wakil rakyat, bisa meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif. Tujuannya, untuk memperkuat argumen yang membela hak difabel itu sendiri.
“Kadang kan, kalau di dewan itu, entah itu komisi atau fraksi, jika tidak sependapat dengan kita, bisa saja hal yang disuarakan untuk difabel tidak terwujud. Tujuannya (mengasah kemampuan persuasif) agar bisa mengambil keputusan yang sama dengan kita,” tegas Anni. (Redaksi Prolog)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
