Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pansus Bahas Beberapa Hal di Rapat Finalisasi Draf Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Terbit: 11 Oktober 2023

Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Ketua Pansus Pembahas Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sapto Setyo Pramono. (Dok Prolog)

Prolog.co.id , Samarinda – Rapat finalisasi draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akhirnya terlaksana, Senin (9/10/2023). Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengatakan, raperda tersebut sudah selesai. Kemungkinan, minggu depan pihaknya bakal menyerahkan laporan akhir.

“Jadi tinggal kami rapimkan, saya pikir insyaallah sudah selesai. Nanti Senin depan mungkin kita laporan akhir,” jelas Sapto.

Berbagai pemangku kepentingan terkait datang ke rapat finalisasi draf raperda itu. Pasca laporan akhir diserahkan, proses selanjutnya adalah evaluasi.

“Setelah ini, ada proses evaluasi. Baru diregistrasi dan diperdakan. Ini sudah menunggu, termasuk tarif-tarif lainnya yang mungkin bisa kita ambil untuk proses pajak dan retribusi,” tambah politisi dari Golkar itu.

Selama ini, pansus selalu berupaya untuk menyempurnakan beberapa hal terkait pajak daerah dan retribusi di Kaltim. Misalnya, pendapatan asli dari alat berat. Aturan terkait alat berat juga disusun kembali.

“Kami tambahkan tim terpadu dalam rangka proses inventarisir alat berat. Lalu ada juga berhubungan dengan pajak bahan bakar alat berat. Alat berat kan tidak masuk di bagian kendaraan bermotor,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti soal nomor polisi kendaraan yang berasal dari luar Kaltim. Sapto menyebut, solusi untuk masalah ini perlu dibahas lebih lanjut. Nantinya, pihak kepolisian dan OPD terkait akan dilibatkan untuk membangun sistem. Sekaligus untuk memudahkan proses balik nama juga bisa dilakukan.

“Selama ini ketika ada plat di luar kaltim, BBM kita habis. Yang menghabiskan kuotanya bukan orang Kaltim, kuotanya ya. Lalu kita tidak menerima pajak kendaraan bermotornya. Sebab pajaknya di daerah asal dan merusak areal sini,” tegasnya.

Penyusunan raperda ini diakui Sapto memang agak memakan waktu. Sebab ada 5 perda yang digabung menjadi satu kesatuan.

“Sebab ini menyangkut semua pemangku kepentingan, tidak 1 tempat aja. Ini harus benar-benar diatur,” tutupnya.
(Kit/adv/dprdkaltim)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved