Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pemerintah Indonesia Larang TikTok Shop untuk Transaksi Langsung

Terbit: 29 September 2023

Larang TikTok Shop
Ilustrasi tiktok shop

Prolog.co.id – Pemerintah Indonesia telah secara resmi melarang praktik perdagangan online melalui platform media sosial, yang dikenal sebagai social commerce. Larangan ini diatur dalam revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikeluarkan pada Selasa, 26 September 2023.

Larangan ini bermula dari kekhawatiran akan penurunan perdagangan offline, terutama di kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan TikTok Shop. Hal ini menyebabkan para pedagang offline kehilangan sejumlah pelanggan yang beralih ke platform online.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan jika rapat terkait masalah ini telah berlangsung pada Senin, 25 September 2023, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Berfokus pada bisnis dengan sistem elektronik.

“Saat ini, kami berbicara tentang bisnis dengan sistem elektronik. Ya, kami berbicara tentang TikTok Shop,” sebut Budi Arie Setiadi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa media sosial sekarang hanya diizinkan untuk memfasilitasi promosi barang dan jasa, dan tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan transaksi langsung atau pembayaran. Larangan ini diterapkan untuk melindungi data pribadi pengguna.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini memastikan bahwa revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 mengenai perdagangan elektronik akan segera ditandatangani. Dalam peraturan tersebut, social commerce, termasuk TikTok Shop, dilarang untuk melakukan transaksi jual beli barang, tetapi masih diizinkan untuk melakukan promosi barang atau jasa.

“Isinya dalam Permendag mengenai social commerce hanya memungkinkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa. Transaksi langsung dan pembayaran langsung tidak diizinkan,” ujarnya.

Zulkifli juga menjelaskan bahwa media sosial hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi seperti iklan di televisi. Mereka tidak dapat menerima pembayaran langsung dan hanya berfungsi sebagai platform promosi.
Larangan ini diterapkan untuk memisahkan antara pengguna media sosial dan platform commerce dengan tujuan mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.

“Tidak ada keterkaitan antara media sosial dan bisnis ini. Keduanya harus dipisahkan sehingga algoritmanya tidak dapat dimanipulasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis,” kata Zulkifli.

(Redaksi Prolog)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved