Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

,

Pemkab dan DPRD Kutai Timur Setujui 32 Raperda Menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah 2024

Terbit: 1 Desember 2023

32 Raperda
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, beserta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kutim. (ist)

Prolog.co.id, Sangatta – DPRD Kutai Timur (Kutim) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sepakat untuk menetapkan 32 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.

Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, beserta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kutim, kepala perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan undangan lainnya di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi.

Ketua DPRD Kutim, Joni menyatakan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis selama satu tahun. Propemperda menjadi produk hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kutai Timur.

“Ini merupakan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama pemerintah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kutai Timur, Juliansyah mengungkapkan bahwa dari 32 Raperda yang disetujui, 21 di antaranya diajukan oleh Pemkab Kutim, dan 11 lainnya merupakan inisiatif dari DPRD Kutai Timur.

“Beberapa Raperda yang diusulkan oleh Pemkab Kutim mencakup berbagai bidang,” sebutnya.
Berikut daftar 21 Raperda yang diusulkan Pemkab Kutim :

  1. Pertanggungjawaban anggaran APBD tahun 2023.
  2. Perubahan APBD Kutim tahun anggaran 2024.
  3. APBD Kutim tahun anggaran 2025.
  4. Penyelenggaraan transportasi.
  5. Kabupaten layak anak.
  6. Perubahan perda nompr 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan.
  7. Perubahan perda nomor 2 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahaan penanaman modal.
  8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
  9. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  10. Perubahan perda nomor 1 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah Kutim 2015/2035.
  11. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh.
  12. Izin usaha perkebunan di Kutim.
  13. Penyertaan modal di Bank Kaltimtara.
  14. Penyertaan modal di BPR.
  15. Pembangunan perkebunan berkelanjutan Kutim.
  16. Rencana induk pengembangan pariwisata daerah.
  17. Penetapan garis sempadan sungai.
  18. Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.
  19. Jasa konstruksi.
  20. Lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  21. Ketertiban umum.

Kembali ke Joni, bahwa pada kesepakatan ini kedua pihak berhasil menghasilkan persetujuan terhadap perencanaan dan penyusunan perda inisiatif DPRD Kutim yang ditetapkan dalam program perda tahun 2024 sebanyak 11 Raperda.

“Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan peraturan daerah yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (atk/adv/diskominfokutim)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved