Prolog.co.id, Samarinda — Upaya memperkuat mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal kembali mendapatkan pijakan ilmiah baru. Tiga akademisi Politeknik Pertanian Negeri Samarinda melakukan riset valuasi ekonomi jasa ekosistem karbon hutan di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, menggunakan Model InVEST sejak Juli hingga November 2025.
Riset yang dilakukan Adelia Juli Kardika, Erna Rositah, dan Kiamah Fathirizki Agsa Kamarati ini bertujuan mengukur cadangan karbon sekaligus menilai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam skema penurunan emisi, baik di tingkat nasional maupun pasar karbon global.
Peneliti Adelia Juli Kardika menjelaskan, penelitian ini lahir dari kebutuhan Indonesia mempercepat pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) serta memanfaatkan peluang finansial dari perdagangan karbon internasional.
“Riset ini sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi karbon secara akuntabel,” ujar Adelia, Senin, 24 November 2025.
Menurutnya, tanpa data yang presisi dan dapat diverifikasi, mustahil bagi daerah untuk masuk ke mekanisme karbon yang menuntut transparansi tinggi, seperti IDXCarbon atau skema REDD+.
Model InVEST yang dipadukan dengan perangkat QGIS menjadi tulang punggung analisis dalam riset ini. Melalui pendekatan tersebut, para peneliti memetakan tutupan lahan Kecamatan Sambutan dan menghitung cadangan karbon pada berbagai tipe bentang alam.
Pada 2024, wilayah tersebut memiliki beragam tutupan lahan, mulai dari badan air, kawasan pepohonan, vegetasi tergenang, area pertanian, zona terbangun, tanah kosong, hingga lahan terbuka.
Seluruh lanskap itu menyimpan total stok karbon mencapai 1.514.444,15 metrik ton, dengan estimasi nilai ekonomi sekitar 430.164 dolar AS. Temuan itu menempatkan Sambutan sebagai salah satu wilayah penting dalam mitigasi perubahan iklim berbasis tutupan hutan di Kota Samarinda.
“Kategori penyimpanan karbonnya tergolong besar, sehingga Sambutan menjadi wilayah penting dalam agenda mitigasi berbasis hutan,” tegas Adelia.
Adelia menambahkan, penggunaan data spasial berbasiskan InVEST dan QGIS merupakan kunci transparansi ketika pemerintah daerah ingin memasuki pasar karbon terverifikasi.
Selain menilai stok karbon, model yang sama juga dapat digunakan untuk mengukur jasa ekosistem lain, seperti pengaturan air, perlindungan tanah dari erosi, hingga penilaian habitat biodiversitas.
Pemodelan berbasis data ilmiah ini, menurutnya, akan memudahkan pemerintah daerah menyusun kebijakan tata ruang yang menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
“Data valuasi semacam ini sangat penting untuk memastikan arah perencanaan wilayah tidak mengorbankan area bernilai ekologi tinggi,” ujarnya.
Riset ini juga membuka peluang bagi masyarakat, terutama kelompok perhutanan sosial, untuk mengakses pendanaan berbasis konservasi seperti REDD+ maupun pasar karbon sukarela. Dengan catatan, pemerintah daerah dapat menyediakan skema fasilitasi yang jelas dan dapat diverifikasi.
Adelia menilai, ketika valuasi karbon sudah terukur dan diakui, masyarakat yang menjaga kawasan berhutan berpotensi menerima insentif ekonomi secara langsung. Hal tersebut akan meningkatkan kesadaran sekaligus memperkuat komitmen menjaga lingkungan.
“Kami berharap hasil riset ini dapat membantu pemerintah kecamatan menyusun rencana tata ruang yang lebih mengutamakan keberlanjutan kawasan berhutan. Selain itu, data valuasi yang kuat dapat membuka peluang pendanaan bagi kelompok perhutanan sosial, sehingga manfaat ekonomi konservasi hutan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Redaksi Prolog)
