Prolog.co.id, Samarinda – Di tengah laju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin masif, muncul peringatan keras agar Kalimantan Timur tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Megaproyek ibu kota baru dinilai tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung megah dan kawasan elite pemerintahan, sementara daerah penyangga justru tertinggal dalam aspek kesejahteraan dan pembangunan dasar.
Peringatan itu disampaikan mantan anggota DPRD Kalimantan Timur, Rusman Yaqub, yang menilai pembangunan IKN harus berjalan seimbang dengan penguatan wilayah sekitar, khususnya Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama.
Menurut Rusman, pembangunan besar-besaran yang kini berlangsung di kawasan inti IKN berpotensi memunculkan ketimpangan sosial baru apabila pemerintah tidak serius memperhatikan kondisi daerah di luar kawasan inti pemerintahan.
“Jangan sampai IKN itu begitu agung, mewah, dan masyhur, tetapi ketika keluar satu langkah dari kawasan IKN justru menemukan ketimpangan yang tinggi,” tegas Rusman.
Ia mengatakan, pembangunan ibu kota baru memang menjadi simbol transformasi Indonesia menuju masa depan. Infrastruktur modern, gedung kementerian, jalan utama, hingga pusat pemerintahan baru terus dibangun sebagai wajah baru negara. Namun, di balik optimisme tersebut, daerah sekitar IKN menurutnya juga harus dipersiapkan agar mampu tumbuh bersama.
Rusman mengingatkan bahwa Kalimantan Timur tidak boleh hanya dijadikan lokasi berdirinya pusat pemerintahan nasional tanpa memperoleh dampak pembangunan yang nyata bagi masyarakat lokal.
“Kaltim adalah kawasan penyangga IKN. Maka penyangga ini harus lebih kuat dari yang disangga,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa keberhasilan IKN bukan hanya diukur dari megahnya kawasan inti pemerintahan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur secara luas.
Menurut Rusman, penguatan daerah penyangga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga konektivitas antarwilayah yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah di Kaltim.
Ia menilai, apabila pembangunan hanya terfokus di kawasan inti IKN sementara daerah sekitar tertinggal, maka persoalan sosial berpotensi muncul di masa depan. Salah satu yang paling dikhawatirkan ialah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial di tengah arus investasi besar yang masuk ke Kalimantan Timur.
“Kalau daerah sekitar tertinggal, itu bisa memicu masalah sosial dan ekonomi di kemudian hari,” katanya.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Hingga kini, masih banyak wilayah di Kalimantan Timur yang menghadapi persoalan dasar seperti akses jalan, layanan pendidikan, hingga fasilitas kesehatan yang belum merata. Di sisi lain, pembangunan IKN terus bergerak cepat dengan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat.
Rusman menilai momentum pembangunan ibu kota baru seharusnya menjadi kesempatan emas untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Kalimantan Timur, bukan hanya menciptakan kawasan modern yang berdiri terpisah dari kondisi masyarakat sekitar.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat lokal agar warga Kaltim tidak tersisih oleh derasnya arus investasi dan masuknya pendatang baru ke kawasan IKN.
Menurutnya, masyarakat lokal harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu bersaing, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun akses terhadap peluang ekonomi yang akan tumbuh bersama pembangunan ibu kota baru.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Rusman tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilainya cukup aktif memperjuangkan kepentingan daerah di tengah pembangunan nasional tersebut.
Ia menilai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim telah beberapa kali menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan dan keterlibatan daerah dalam proses pengembangan IKN.
“Gubernur dan Wagub Kaltim cukup serius menyuarakan kepentingan Kalimantan Timur, terutama yang berkaitan dengan pembangunan IKN,” katanya.
Bagi Rusman, keberadaan IKN seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan pusat pemerintahan negara, tetapi juga momentum besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Timur secara keseluruhan.
Ia berharap pembangunan yang kini berlangsung dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru di Benua Etam, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.
“IKN harus menjadi pengungkit kemajuan Kaltim, bukan sekadar etalase kemegahan negara,” pungkasnya.
Di tengah ambisi besar menjadikan IKN sebagai simbol Indonesia masa depan, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tinggi gedung dan lebar jalan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di sekitarnya ikut tumbuh dan merasakan manfaat secara langsung.
(Ter/Redaksi Prolog)
