
DPRD Kaltim Desak Koperasi Berbenah Hadapi Tantangan Ekonomi Desa
Prolog.co.id – Rapat Anggota Tahunan (RAT) XL Tahun Buku 2024 Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Kalimantan Timur kembali membuka perdebatan soal masa depan koperasi desa.

Prolog.co.id – Rapat Anggota Tahunan (RAT) XL Tahun Buku 2024 Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Kalimantan Timur kembali membuka perdebatan soal masa depan koperasi desa.

Prolog.co.id — Persoalan anggaran kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Senin

Prolog.co.id — Rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kalimantan Timur, Senin 21 Juli 2025, kembali memunculkan gesekan pandangan soal masa depan Komisi Perlindungan

Prolog.co.id — Polemik seputar perlindungan anak dan penanganan stunting di Kalimantan Timur kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim, Dinas

Prolog.co.id — Desakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem agar pemerintah meninjau ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) memunculkan perdebatan

Prolog.co.id — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi desakan DPP Partai NasDem yang meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan

Prolog.co.id — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga

Prolog.co.id — Usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) kembali menuai perhatian publik.

Prolog.co.id — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menilai desakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres)

Prolog.co.id — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya penegasan aspek filosofis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan. Menurut mereka,