Prolog.co.id, Samarinda – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui tim Penyidik Tindak Pidana Khusus sudah melakukan penggeledahan terhadap beberapa kantor pemerintahan yang ada di
Prolog.co.id, Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) melalui Tim Tabur berhasil mengamankan Buronan atau berstatus Daftar Pencarian Orang asal Kejaksaan Negeri Kutai Timur
Prolog.co.id, Samarinda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan larangan bepergian ke luar negeri kepada 3 orang Warga Negara Indonesia (WNI) terkait perkara pengurusan Izin Usaha
Prolog.co.id, Samarinda – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor kedinasan dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Yakni di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Prolog.co.id, Samarinda – Pameran seni bertajuk “CIYAAAT!” digelar untuk mengangkat isu korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur. Korupsi di sektor ini,
Prolog.co.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan mengambil tindakan tegas tiga pegawai yang terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pembayaran tambahan penghasilan
Prolog.co.id, Samarinda – Sehari pasca penggeledahan di rumah terduga koruptor, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) resmi mengumumkan tiga tersangka, kasus korupsi RSUD AWS Samarinda
Prolog.co.id, Samarinda – Zohan Wahyudi, terpidana kasus korupsi pengadaan Solar Cell di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung
Prolog.co.id, Samarinda – Dua ‘Sultan Samarinda’ dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rita Widyasari, Senin
Rekaman Rita Widyasari, tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPUU) beredar di dunia maya. Ia membantah aset yang disita belakangan ini merupakan miliknya. Di sisi lain, KPK menegaskan jika penyelidikan tidak bergantung pada pengakuan tersangka. Penyitaan aset yang dilakukan pun memiliki dasar hukum.
