
Desak Pembenahan Skema Biaya Asrama di Sekolah Negeri
Prolog.co.id, Samarinda—DPRD Kaltim kembali menyoroti persoalan tata kelola pendanaan asrama di sekolah negeri, menyusul terbitnya surat edaran biaya asrama di salah satu SMA negeri di

Prolog.co.id, Samarinda—DPRD Kaltim kembali menyoroti persoalan tata kelola pendanaan asrama di sekolah negeri, menyusul terbitnya surat edaran biaya asrama di salah satu SMA negeri di

Prolog.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memperpanjang masa kerjanya hingga akhir 2025. Perpanjangan ini diambil

Prolog.co.id – DPRD Kalimantan Timur memperkuat jaringan kerja sama global melalui partisipasinya dalam forum internasional The 16th Council of University Presidents of Thailand – Council

Prolog.co.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor untuk membahas tata kelola pendidikan. RDP ini dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan

Prolog.co.id, Samarinda – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur memastikan program Sekolah Rakyat akan mulai bergulir pada akhir Agustus 2025. Persiapan terus dilakukan di tiga

Prolog.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kalimantan Timur memulai rapat kerja perdananya. Setelah resmi dibentuk, Pansus ini langsung tancap

Prolog.co.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menekankan bahwa sistem

Prolog.co.id, Samarinda – Pemindahan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 (SMAN 10) Samarinda ke kawasan Samarinda Seberang yang telah berlangsung secara resmi nyatanya belum berjalan mulus.

Prolog.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur tengah menyusun dua regulasi baru yang menyasar bidang pendidikan dan lingkungan hidup. Kedua raperda ini dipandang

Prolog.co.id – DPRD Kalimantan Timur resmi membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) terkait sektor pendidikan dan lingkungan hidup. Pembentukan pansus