Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tenaga Honorer Dihapus pada 2024, DPRD Kaltim: Harus Ada Jaminan Jadi PPPK

Terbit: 7 November 2023

Tenaga Honorer Dihapus
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun

Prolog.co.id, Samarinda – Pemerintah resmi menghapus tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, instansi pemerintahan juga dilarang merekrut tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN.

Keputusan ini berdasarkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 31 Oktober lalu.

Beleid tersebut mendapat respon keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya, dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun yang dengan terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya dengan keputusan tersebut.

Menurutnya, hadirnya beleid tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Benua Etam, khususnya bagi para honorer di setiap instansi yang ada saat ini. Sebab, ada ribuan keluarga yang bergantung hidup menjadi tenaga honorer baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kaltim ini bisa jutaan perut yang menggantungkan nasibnya pada pekerjaan ini. Kenapa saya katakan jutaan perut, karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu barangkali mereka punya orang tua yang jadi tanggungan,” tegas Samsun.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer dan tidak ada yang boleh diberhentikan. Ia pun akan meminta keistimewaan bagi Provinsi Kaltim ke pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kaltim minta keistimewaan kalau seperti itu. Karena kami sudah komitmen untuk mempertahankan honorer tidak ada yang boleh keluar atau diberhentikan. Sebab itu adalah kebutuhan mereka,” ujarnya.

Samsun juga terus berupaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia berharap, tenaga honorer dapat menjadi PPPK tanpa ada yang tertinggal.

Politisi dari Fraksi PDIP itu menyatakan tidak sepakat dengan penghapusan tenaga honorer kecuali mereka masuk PPPK.

“Kalau dihapus dan perubahan status PPPK tanpa mengurangi honorer yang ada, harus ada jaminan honorer jadi PPPK jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Jangan menumpah piring nasi mereka, ini yang mesti dipertimbangkan,” Pungkasnya. (kit/adv/dprdkaltim)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved