Prolog.co.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PDI Perjuangan Ananda Emira Moeis laksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Ananda menjelaskan adanya regulasi itu menegaskan bahwa setiap masyarakat dipandang sama di mata hukum, melalui sosialisasi tersebut pihaknya berharap produk aturan itu dapat diketahui merata oleh masyarakat di Kaltim.
“Selain mensosialisasikan Perda Bantuan Hukum, tujuan kegiatan pada hari ini juga sekaligus untuk memperkuat silaturahmi bersama konstituen dan masyarakat sekitar,” ujarnya Minggu (26/3/2023).
Ia menjelaskan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum khususnya ditujukan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan hukum. Akan ada fasilitas yang diberikan berupa konsultasi persoalan yang menyangkut hukum. Atau, masyarakat bisa melakukan pendampingan dalam proses hukum.
“Jadi Perda Bantuan Hukum ini khusus untuk masyarakat kurang mampu. Nanti akan ada fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat agar mereka bisa mendapatkan bantuan hukum,” jelasnya.
Ia juga menegaskan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan juga menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang siap melakukan konsultasi maupun pendampingan hukum kepada masyarakat.
“Jadi jangan sungkan, karena kami ada yang namanya Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR). Kita layani diskusi, konsultasi dan pendampingan gratis. Kantor kami buka selama 24 jam dalam seminggu,” pungkasnya.
(Jro/ADV/DPRD Kaltim)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
