Prolog.co.id, Sangatta – Dalam Sidang Paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Paripurna DPRD Kutim yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis (30/11/2023).
Sebelum Perda ditandatangani oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dan Ketua DPRD Kutim, Joni, fraksi-fraksi DPRD Kutim menyampaikan pandangan akhir mereka.
Setiap fraksi, mulai dari Golkar, Nasdem, Kebangkitan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Amanat Keadilan Berkarya, Demokrat, hingga PDI-P, menyatakan setuju dan menerima Rancangan APBD Kutim 2024.
Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi oleh Wakil Ketua I, Asti Mazar, dan Wakil Ketua II, Arfan, menyatakan bahwa seluruh fraksi menyepakati dan menerima APBD Kutim 2024 menjadi Perda.
Bupati Ardiansyah Sulaiman, usai Paripurna, menyatakan bahwa APBD 2024 mengalami peningkatan, yang diharapkan menjadi dorongan kuat untuk mempercepat pembangunan di Kutai Timur.
Dengan alokasi dana yang lebih besar, proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan diharapkan dapat terealisasi dengan lebih cepat dan efisien.
“Alhamdulillah, sudah disepakati bersama jadi APBD kita berkisar Rp 9,148 Triliun. Semoga APBD ini mampu memberikan kepastian tentang pembangunan yang kita laksanakan,” ujar Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program sesuai hasil pembahasan antara pemerintah dan DPRD. Ia menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan infrastruktur air bersih melalui program pembangunan Spamdes untuk membantu warga.
“Tahun 2024 kita lebih banyak membangun Spamdes untuk membantu warga. Karena PDAM tak mungkin membangun intake sendiri-sendiri, jadi dengan Spamdes yang telah diprogramkan,” urainya.
Bupati Ardiansyah berharap agar tahun depan berjalan dengan baik, terutama karena sebagian besar anggota dewan akan terlibat dalam kampanye Pilpres. Meskipun begitu, pemerintah dan DPRD tetap berkomitmen untuk memprioritaskan progres pembangunan fisik di Kutai Timur. (atk/adv/diskominfokutim)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
