Prolog.co.id, Samarinda – Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) menyatakan sikap terkait kondisi demokrasi di Indonesia hari ini. Disampaikan oleh perwakilan koalisi, Herdiansyah Hamzah atau Castro bahwa pihaknya menilai, demokrasi Indonesia saat ini dalam ancaman bahaya.
Diketahui, tercatat ada 28 akademisi yang tergabung ke dalam Koalisi Dosen Unmul. Mereka datang dari berbagai fakultas. Mulai Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian (Faperta), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB).
“Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik,” ungkap Castro, Sabtu (3/2/2024) melalui keterangan resminya.
Pihaknya mencatat beberapa hal. Mulai putusan cacat etik Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan pejabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keberpihakan presiden dalam rangka Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Koalisi Dosen Unmul, hal-hal tersebut akan membahayakan demokrasi.
“Bahkan lembaga-lembaga negara telah dikooptasi oleh kekuasaan. Lembaga negara yang lahir dari Rahim reformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan politik kekuasaan,” tegasnya.
Castro mengatakan, situasi saat ini menuntut para akademisi di lingkungan Unmul untuk mengambil sikap. Jika hanya berdiam, maka hal itu sama seperti membunuh moralitas intelektual para akademisi.
Oleh sebab itu, Koalisi Dosen Unmul menyatakan sikap dan menuntut 5 poin. Pertama, selamatkan demokrasi, hentikan Tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.
Kedua, presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Ketiga, meminta kepada seluruh aparatur negara agar bisa bersikap netral dan tidak memihak dalam memomentum Pemilu 2024.
“Mereka (aparatur negara) dibayar dari pajak-pajak rakyat. Oleh karenanya, harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak. Bukan kepada elit politik, golongan, dan kelompok tertentu,” sambungnya.
Tuntutan keempat, yakni kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
“Terakhir, kami menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tirani kekuasaan,” tandasnya. (Gia)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
