Prolog.co.id, Samarinda – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim berencana untuk melakukan penyusunan pra studi kelayakan investasi infrastruktur pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) atau KEK Maloy.
Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian-kajian peluang investasi yang bisa dimaksimalkan di KEK MBTK. Meski sudah ada investasi di sana, namun pihaknya akan lebih mendorong lagi dengan cara menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk KEK MBTK.
Diketahui, saat ini sudah ada 2 perusahaan yang berinvestasi di KEK MBTK. Pertama, ada PT Palma Serasih Internasional (PSI) yang mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 55 miliar untuk membangun bulking station crude palm oil (CPO).
Kemudian, disusul oleh PT Energi Agro Investama (EAI) yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT MBTK pada 31 Juli 2023 lalu. Perusahaan tersebut berencana membangun industri pengolahan turunan sawit di KEK MBTK dengan nilai investasi sebesar Rp 800 miliar.
PT EAI pun menjadi perusahaan pertama yang membangun industri hilirisasi CPO di Kaltim. Ditegaskan Puguh, pihaknya berperan untuk mendukung KEK MBTK, bukan sebagai operator.
“Kalau kami, bukan langsung sebagai operator, tapi supporting. Maka salah satunya dengan kajian infrastruktur penunjang investasi,” ungkap Puguh saat ditemui, Jumat (16/2).
Puguh juga menyebutkan, ada rencana untuk menggandeng calon mitra. Jika memang nanti dari pihak PT MBTK mendesain perlunya mitra untuk pengelolaan, maka DPMPTSP Kaltim akan mempersiapkannya.
“Selama ini kalau kami lihat, di beberapa case ya, misal seperti Kibing Group. Mereka itu masih memerlukan jalur gas. Kalau di sana (KEK MBTK) tidak ada jalur gas, maka investasi tidak jadi masuk,” sambung Puguh.
Diketahui, Kibing Group adalah perusahaan asal Tiongkok yang tertarik untuk membangun pabrik kaca di Kaltim. Sementara itu, untuk membangun jalur gas tersebut, dibutuhkan biaya yang besar.
“Jalur gas ini investasinya tidak sedikit. Kalau dilihat di Kawasan Industri Batang, dari Semarang ke Batang butuh Rp 1 triliun untuk jalur gas. Di Kaltim ini sebenarnya kami cukup beruntung karena dari Bontang ke Balikpapan itu sudah ada,” tambahnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan berupaya agar desain pra studi kelayakan infrastruktur pendukung di KEK MBTK. Mulai dari listrik, gas, air bersih, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Ditambah lagi, fungsi KEK MBTK itu jadi koridor ekonomi Kaltim,” tandasnya.
Sebagai informasi, status dari KEK MBTK terancam dicabut oleh pemerintah pusat karena investasinya yang tidak berkembang. Sehingga, pihak KEK MBTK masih diberi waktu sampai Juni 2024 untuk mengejar ketertinggalan. (Gia)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
