Prolog.co.id, Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda sejak tahun lalu tengah bersiap menyambut era baru mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Hal ini muncul dari permasalahan kemacetan, polusi udara yang meningkat, serta terbatasnya pilihan transportasi di kota tersebut. Rencana pengadaan angkutan umum massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu solusinya.
Seperti yang disampaikan Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian studi banding ke beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Banjarmasin, dan Banda Aceh, untuk mempelajari sistem angkutan massal yang telah berhasil diterapkan di sana.
Namun, rencana ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Menurut Manalu, rancangan tersebut memerlukan dana sekitar Rp 110 miliar untuk 7 trayek dan 6 feeder.
“Sudah kami ajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), karena perlu anggaran besar. Tapi kami usulkan dua atau empat trayek dulu, paling tidak anggarannya butuh sekitar Rp 50 miliar,” ujarnya.
Menanggapi adanya rencana tersebut,Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai bahwa meski inisiatif tersebut ideal, anggaran yang dibutuhkan terlalu besar untuk kondisi APBD Samarinda saat ini.
“Kecuali APBD kita kayak DKI, ini kan APBD kita sangat terbatas. Itu juga kita pakai mengurusi banjir, mengurus kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Jadi kurang efisien,” ungkapnya.
Andi Harun lebih setuju jika Dishub fokus pada pembelian bus baru yang akan dikelola oleh Pemkot Samarinda. Meski sistem ini lebih rumit dibandingkan mekanisme beli layanan (buy the service) yang disarankan oleh Dishub, ia menilai hal ini lebih efisien.
“Kalau kita mau beli mobil katakanlah sepuluh unit, paling mungkin Rp 20 miliar, lalu kita branding sendiri dengan branding Samarinda. Itu mungkin jauh lebih efektif dan efisien. Kalau kita siapkan sendiri busnya, sistem pengelolaannya, kita harus rekrut sumber daya manusia (SDM)nya meskipun repot,” jelasnya.
Atas dasar ini, Andi Harun mengarahkan Dishub untuk mengubah mekanisme rencana pengadaan angkutan umum tersebut agar dapat direalisasikan pada tahun 2025 mendatang.
“Memang kita harus bersabar. Kita mendahulukan kajian matang dan mempertimbangkan kemampuan,” tutupnya. (mat)
