Prolog.co.id, Sangatta – Proyek pembangunan Jalan Soekarno Hatta yang terhambat permasalahan sengketa lahan mendapat kritikan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim).
Jimmy menjadi satu di antara Anggota DPRD Kutim yang mengkritisi proyek jalan tersebut. Menurutnya tertundanya pengerjaan Jalan Soekarno Hatta itu akibat kurang matangnya perencanaan pengerjaan hingga mitigasi sosial di kawasan tersebut.
“Tahun ini, pembayaran lahan di sekitar Jalan Soekarno Hatta masih menghadapi permasalahan besar. Pemerintah perlu melakukan pembenahan terkait titik-titik yang akan dibangun karena masih terdapat sengketa lahan yang belum terselesaikan,” kata Jimmy setelah rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Senin, 13 Mei 2024.
Legislator yang duduk di Kursi Komisi C itu menyebut meski beberapa aspek proyek telah diselesaikan dan perencanaan konstruksi untuk tahun 2025, proyek jalan tetap akan terhambat akibat sengketa lahan yang belum terselesaikan. Terlebih dengan mandeknya pembayaran lahan pada 2023.
“Meskipun sebagian besar persiapan proyek telah selesai, seperti konstruksi yang direncanakan tahun 2025, namun pembayaran lahan yang terhenti merupakan indikasi bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi,” jelasnya.
Jimmy menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjembatani sengketa lahan tersebut. Sebab, penyelesaian sengketa lahan itu akan memberikan kepastian kelancaran proyek Jalan Soekarno Hatta.
“Kami berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa lahan ini agar proyek dapat dilanjutkan tanpa hambatan lebih lanjut,” tambahnya.
Dia turut menyinggung urgensi dari proyek infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pun demikian dengan aksesibilitas yang lebih baik bagi Masyarakat setempat.
“Proyek ini memiliki peran penting dalam memajukan daerah kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Idm/Adv/DPRD Kutim)
