Prolog.co.id, Samarinda – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, hadiri Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang tahun 2024, Senin (24/6/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, membahas seputar tanggapan dan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kaltim yang telah disampaikan pada Sidang Paripurna ke-14.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya sehingga di tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-11 berturut-turut,” ujar Akmal Malik.
Dia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Dalam sesi jawaban Akmal Malik juga turut, menjawab satu per satu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim.
“Seperti pandangan fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat-Nasdem, PAN, PPP, dan PKS mengenai pendapatan daerah, kita menjelaskan bahwa pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp17,75 triliun dari target Rp18,69 triliun atau 94,93 persen,” ucap Akmal Malik, Senin (24/6/2024).
Dia menerangkan, memang dalam realisasi anggaran tersebut terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena tidak terealisasinya pendapatan transfer sesuai target.
“Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Akmal Malik juga memberikan tanggapan pandangan terkait pengelolaan beasiswa dan tata kelola pendidikan.
“Kita sepakat dengan pandangan yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat-Nasdem, terutama mengenai ketimpangan kualitas di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), peningkatan kualitas dan kuantitas guru, serta penyelenggaraan pendidikan SMK,” jelasnya.
Selain itu menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidikan baik PNS maupun non PNS di Kalimantan Timur harus ditingkatkan.
“Sebagai upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah telah meningkatkan kuantitas guru ASN dan non ASN, dengan mengusulkan formasi mutasi dan distribusi secara bertahap untuk pemerataan termasuk di daerah 3T,” terang Akmal.
Kemudian, masalah kesenjangan kesejahteraan guru Non PNS akan menjadi perhatian pemerintah, Akmal menegaskan, untuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
“Untuk dibidang-bidang lainnya seperti kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta penelitian dan pengembangan juga kita bahas agar menemukan jalan keluar sehingga bisa kita terapkan lebih baik kedepannya,” tuturnya.
Akmal Malik berharap, kedepan dalam rapat paripurna Ter dapat melengkapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. (mat)
