Prolog.co.id, Samarinda – Permasalahan terkait pengadaan buku penunjang di Kota Samarinda kini menjadi sorotan tajam masyarakat, khususnya warganet, yang mencurigai adanya dugaan kecurangan antara oknum sekolah dan pihak penerbit.
Sebelumnya ada beberapa laporan dari warga menyebutkan janji pemberian bonus 40 persen setelah mencapai target penjualan buku, meskipun klaim ini masih belum terbukti secara pasti.
Menanggapi polemik ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dengan tegas menyatakan tidak ingin isu ini terus bergulir tanpa penyelesaian yang jelas.
“Pemkot Samarinda saat ini sedang melakukan investigasi internal untuk menuntaskan permasalahan tersebut, dan laporan terkait dugaan pelanggaran itu saat ini sudah kami terima,” ucap Andi Harun.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tidak ingin ada pihak yang asal berkomentar tanpa memahami masalahnya.
“Bagaimana pun saya akan bersikap tegas di internal, jadi tidak perlu saya ungkapkan ke luar, dan kalau saya berbicara lagi malah akan memperpanjang polemik ini,” ujarnya.
Menurutnya lebih baik saat ini fokus menyelesaikan masalah tersebut tanpa membuat keributan.
Andi Harun juga mengonfirmasi bahwa sanksi telah diberikan kepada beberapa pihak terkait, walaupun dirinya tidak tidak menyebutkan secara rinci siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut.
“Untuk menghindari masalah serupa di masa depan, kami berencana akan mencetak buku penunjang secara mandiri guna menghemat biaya,” katanya.
Pihaknya juga tengah mengejar kemungkinan untuk menggunakan APBD Perubahan, apakah bisa pinjam atau bagaimana pun caranya.
“Namun, jika tidak memungkinkan, kami harus menerima bahwa itu baru bisa dilakukan pada tahun 2025, karena aturan tidak bisa kami langgar,” terang Andi Harun.
Kemudian Sekretaris Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Hero Mardanus, menambahkan bahwa penggunaan APBD Perubahan sangat berisiko karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan waktu pembahasannya sudah mendekati batas akhir.
“Untuk saat ini, perubahan anggaran belum memungkinkan, jadi kami usulkan di APBD murni tahun depan,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa kedepan dalam metode pengadaannya akan disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
(Mat)
