Prolog.co.id, Sangatta – Pada sidang paripurna ke-27 masa persidangan III tahun 2023/2024, Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan apresiasi terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Sidang yang berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2024 dipimpin oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, dan dihadiri oleh Asisten III Bupati Kutim, Sudirman Latif, bersama 21 anggota dewan serta berbagai tamu undangan.
Ubaldus Badu, sebagai wakil Fraksi Nasdem, menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 mencerminkan hasil dan kinerja keuangan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Dokumen ini menunjukkan pencapaian penting dalam pengelolaan anggaran tahun lalu,” ujar Badu.
Badu menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan ini. “Kami percaya bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Menurut laporan, total pendapatan daerah mencapai Rp 8,59 triliun, melebihi target anggaran sebesar 104,13%. “Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pendapatan asli daerah (PAD) telah berjalan dengan baik. PAD tercatat sebesar Rp 352,46 miliar atau 44,76% dari target yang diharapkan,” kata Badu.
Dalam hal belanja, total realisasi mencapai Rp 7,54 triliun, yang setara dengan 84,18% dari anggaran yang ditetapkan. “Belanja dalam kategori operasi, modal, tidak terduga, dan transfer semuanya berada di bawah pagu anggaran, menunjukkan pengelolaan yang hati-hati,” jelasnya.
Badu juga mencatat bahwa dalam pembiayaan daerah, penerimaan tercatat 100% sebesar Rp 1,57 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 46,5 miliar. “Neraca keuangan daerah menunjukkan ekuitas mencapai Rp 17,81 triliun pada akhir tahun,” ungkap Badu.
Fraksi Nasdem juga mencatat saldo kas akhir yang mencapai Rp 1,77 triliun. “Saldo ini menunjukkan adanya kegiatan yang masih belum sepenuhnya terealisasi. Kami mendorong perlunya evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan perencanaan keuangan di masa depan,” tambahnya.
Badu menutup pernyataannya dengan harapan agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel. “Kami berharap pemerintah daerah terus berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Idm/Adv/DPRD Kutim)
