Prolog.co.id, Sangatta – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan fokus pada penjadwalan dan potensi pendapatan daerah. Anggota DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan bahwa diskusi masih berlangsung dan belum mencapai kesimpulan akhir.
“Rapat kali ini terfokus pada penjadwalan pembahasan dan potensi pendapatan daerah. Kami masih dalam proses pembahasan dan belum mencapai keputusan final,” ujar Jimmi saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Selasa, 23 Juli 2024.
Menurut Jimmi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar saat ini berasal dari profit sharing tambang batu bara, terutama dari Kaltim Prima Coal (KPC), yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 547 miliar rupiah. Namun, angka ini masih bisa berubah seiring dengan berjalannya proses pembahasan.
“PAD utama kami berasal dari profit sharing tambang batu bara, khususnya dari KPC, dengan perkiraan mencapai sekitar 547 miliar rupiah. Namun, angka ini masih bisa berubah karena proses pembahasan belum selesai,” jelas Jimmi.
Selain dari sektor pertambangan, terdapat pula sumber pendapatan dari pungutan perusahaan sawit yang mencapai sekitar 36 miliar rupiah. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan tambang batu bara, sektor perkebunan memberikan dampak signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
“Selain dari tambang, kami juga mendapatkan pendapatan dari pungutan perusahaan sawit yang mencapai sekitar 36 miliar rupiah. Walaupun kontribusinya lebih kecil, sektor perkebunan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja lokal,” tambahnya.
Jimmi menjelaskan bahwa pendapatan dari sawit tidak bisa dibandingkan langsung dengan profit sharing dari tambang batu bara karena skala pendapatan yang berbeda. Namun, sektor perkebunan tetap vital karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar.
“Sektor sawit tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tambang dalam hal profit sharing karena skala pendapatannya lebih kecil. Namun, sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyediaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sumber PAD dan mengeksplorasi potensi lain untuk mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. Pemerintah harus memerhatikan berbagai potensi pendapatan untuk memastikan stabilitas ekonomi.
“Pemerintah perlu memperhatikan berbagai potensi pendapatan lainnya untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” tegas Jimmi.
Jimmi juga mengingatkan bahwa pengelolaan setiap potensi pendapatan harus dilakukan secara transparan dan efektif untuk memaksimalkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini sangat krusial.
“Pengelolaan potensi pendapatan harus dilakukan dengan baik dan transparan untuk memastikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. Keterlibatan semua pihak sangat penting,” kata Jimmi.
Dengan berbagai potensi yang ada, Jimmi yakin bahwa Kutai Timur dapat meningkatkan PAD secara signifikan jika semua pihak bekerja sama dan fokus pada pengelolaan sumber daya yang ada.
“Saya optimis bahwa dengan kerja sama yang baik dan pengelolaan sumber daya yang efektif, Kutai Timur dapat meningkatkan PAD secara signifikan,” tutupnya. (Idm/Adv/DPRDKutim)
