Prolog.co.id, Tenggarong – Program Data Desa Presisi (DDP) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah peran penting pemerintah desa dan kelurahan, khususnya para lurah.
Lurah Baru, Bayu Ramanda Bani Nugraha, menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemimpin desa dapat menjadi katalisator dalam suksesnya program DDP. Sebelum pelaksanaan pendataan, Bayu menginisiasi pertemuan dengan seluruh ketua RT di wilayahnya.
“Kami jelaskan secara detail tentang program DDP, mulai dari tujuan, manfaat, hingga teknis pelaksanaannya,” ungkap Bayu.
Menurut Bayu, membangun pemahaman yang sama dengan para ketua RT sangat krusial. Pasalnya, RT merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak ada penolakan atau kesalahpahaman saat petugas pendataan melakukan tugasnya.
“Data yang dikumpulkan dalam program DDP sangat detail, termasuk data rekening bank warga. Jika tidak disosialisasikan dengan baik, tentu akan menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat,” jelasnya.
Bayu juga menekankan pentingnya sikap proaktif dari seluruh aparatur kelurahan. Dukungan penuh dari perangkat desa menjadi faktor penentu keberhasilan program DDP.
“Intinya, kepala desa dan lurah harus menjadi pionir dalam menyambut program ini. Jika pemimpin saja tidak antusias, bagaimana bisa masyarakat ikut berpartisipasi,” ucapnya.
Langkah yang dilakukan Lurah Baru dalam mensosialisasikan program DDP dapat menjadi contoh bagi lurah lainnya. Dengan melibatkan seluruh ketua RT, sosialisasi menjadi lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, penjelasan yang detail dan mudah dipahami juga menjadi kunci keberhasilan sosialisasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pentingnya program DDP dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pendataan.
Program DDP di Kukar dilaksanakan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Tujuan utama program ini adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif tentang kondisi desa, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dengan adanya data yang valid, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, data DDP juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan dan melakukan evaluasi secara berkala.
(Adm/Adv/DiskominfoKukar)
