Prolog.co.id, Samarinda – Insiden tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam I pada Sabtu malam 26 April 2025 kembali menguak kerentanan pengawasan jalur sungai di Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, langsung merespons dengan menyusun laporan resmi yang akan diserahkan kepada Menteri Perhubungan di Jakarta.
Menurut Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan insiden ini merupakan yang kedua dalam tahun ini dan mengakibatkan kerusakan tambahan pada struktur jembatan, setelah hilangnya fender pelindung. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi merasa kecewa karena tak memiliki kewenangan atas pengelolaan alur Sungai Mahakam maupun Jembatan Mahakam I yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Semua kewenangan ada di pusat. Padahal ketika terjadi kejadian seperti ini, kami di daerah yang harus menghadapi langsung dampaknya,” ujar Seno.
Sebagai langkah konkret, menurutnya, Gubernur Rudy akan bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan untuk meminta pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan alur sungai kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Tujuannya agar ketika insiden serupa terjadi, daerah dapat bertindak cepat tanpa harus menunggu putusan pusat,” terangnya.
Seno juga berharap terkait kepada pihak perusahaan yang sebelumnya menabrak jembatan tersebut segera mengganti fender yang rusak sehingga bisa memperkuat sistem pengamanan jembatan.
“Kami tidak ingin ada korban. Pengawasan dan pengelolaan yang lebih dekat di tangan daerah bisa mempercepat penanganan jika terjadi insiden,” pungkasnya.
(Mat)
