Prolog.co.id, Samarinda – Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah membawa dampak luas terhadap industri pariwisata Kalimantan Timur, khususnya sektor perhotelan.
Penurunan tingkat hunian, pengurangan tenaga kerja, dan turunnya kualitas layanan menjadi imbas langsung dari berkurangnya aktivitas instansi pemerintah, terutama kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan hotel.
Untuk merespons situasi ini, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar Bincang-Bincang Pariwisata I 2025 dengan tema “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi”, bertempat di 29 Coffee and Eatery, Samarinda, Rabu 4 Juni 2025.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, dalam menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan inovasi sebagai jalan keluar dari tekanan yang dihadapi industri.
“Kami menyadari bahwa efisiensi anggaran sangat memukul kegiatan MICE. Namun, ini juga saatnya kita membuka pasar baru seperti wisata keluarga dan individu yang lebih tahan terhadap perubahan kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Ririn, strategi bertahan yang relevan saat ini mencakup diversifikasi pasar, peningkatan promosi digital, pengembangan wisata berbasis komunitas, serta optimalisasi teknologi dalam operasional.
Dia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pelaku usaha, komunitas lokal, dan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan sektor ini.
Dalam diskusi tersebut turut membahas dampak efisiensi, maka dari itu ada berbagau usulan untuk aktivasi event lokal, pelatihan SDM perhotelan, serta penyusunan paket promosi bersama antar pelaku usaha.
Langkah-langkah ini diyakini mampu memperkuat daya saing industri pariwisata di tengah keterbatasan anggaran.
General Manager Grand Kartika Hotel Samarinda yang juga menjabat Wakil Ketua PHRI Samarinda, Armunanto Somalinggi, juga menyampaikan bahwa sebenarnya sebagian besar hotel di bergantung pada kegiatan instansi pemerintah.
“Sekitar 70 persen pendapatan hotel kami berasal dari kegiatan pemerintahan. Ketika semua dihentikan, kami langsung terpukul. Hotel non-bintang paling merasakan dampaknya,” katanya.
Ia menambahkan, hotel-hotel yang tergabung dalam jaringan nasional cenderung lebih siap menghadapi krisis karena memiliki kontrak jangka panjang dengan korporat dan akses ke pasar lebih luas.
Sementara menururnya untuk hotel-hotel lokal kerap belum memiliki infrastruktur dan strategi kemitraan yang memadai.
“Sepertu hotel chain sudah punya sistem, database, dan relasi bisnis kuat. Kami di hotel lokal baru menyadari pentingnya itu sekarang, dan ini jadi pelajaran penting untuk memperkuat fondasi usaha,” lanjut Armunanto.
Salah satu sorotan penting dalam forum ini adalah pentingnya penyelenggaraan event skala lokal hingga nasional untuk mendongkrak okupansi. Dirinya mencontohkan lonjakan tamu hotel saat MTQ Nasional digelar.
“Waktu MTQ kemarin, hotel sampai menolak tamu karena penuh. Ini bukti konkret betapa pentingnya event dalam menggerakkan ekonomi pariwisata,” tegasnya.
Dirinya juga mendorong agar perusahaan besar, khususnya di sektor pertambangan, untuk turut berkontribusi menciptakan kegiatan yang mendatangkan wisatawan.
“Selain itu, kita juga berharap adanya relaksasi atau dukungan khusus dari pemerintah, seperti saat pandemi, agar hotel bisa mempertahankan tenaga kerja dan tetap beroperasi,” pungkasnya.
(Mat)
