Prolog.co.id, Samarinda – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu 11 Juni 2025.
Aksi ini digelar untuk menilai 100 hari pertama kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sekaligus mengawal pelaksanaan program-program prioritas mereka.
Koordinator Lapangan Aksi, Kholis, mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan hanya untuk mengoreksi, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan aktif pemuda dan mahasiswa dalam pembangunan daerah.
Salah satu fokus utama mereka adalah mendukung implementasi dua program unggulan Pemprov Kaltim: Gratispol (Gratis Sekolah dan Kuliah) dan Josspol (Jaminan Sosial dan Lapangan Kerja).
“Kami datang untuk memastikan bahwa program Gratispol dan Josspol benar-benar dijalankan sesuai dengan tahapan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar janji politik,” kata Kholis.
Aksi ini, menurut Kholis, juga menjadi ajang untuk mempertanyakan sejauh mana progres program-program yang telah dicanangkan. Mereka menuntut transparansi dan evaluasi yang faktual dari Pemprov Kaltim agar publik bisa menilai capaian 100 hari kerja secara objektif.
“Kami tidak ingin penilaian hanya berdasarkan opini, tapi harus berdasarkan data dan fakta di lapangan,” tambahnya.
Pihaknya juga menyatakan siap terlibat aktif dalam mendukung dan mengawal program-program Pemprov Kaltim. Namun mereka menegaskan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaannya, mereka tidak akan ragu untuk mengambil sikap tegas.
“Kami siap berada di garda terdepan untuk menentang hal-hal yang merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan semangat membangun Kalimantan Timur,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mereka juga menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama meminta Pemprov Kaltim merangkul seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat untuk bersama menyukseskan program Gratispol dan Josspol. Kedua, memberikan penilaian kinerja “A” atas 100 hari kerja pasangan Rudy-Seno, khususnya dalam menjalankan program prioritas.
Tuntutan ketiga adalah mendukung penuh Polda Kaltim dalam mengusut kasus kekerasan dan premanisme, termasuk penyelesaian kasus Muara Kate. Keempat, mendesak Pemprov untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kota/kabupaten yang belum optimal dalam penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan, terutama terkait banjir dan kelangkaan sumber daya.
Terakhir, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menilai program 100 hari kerja Pemprov Kaltim berdasarkan fakta, bukan sekadar opini atau sentimen politik.
Dengan aksi ini, Kholis menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah bukan berarti tanpa kritik, justru partisipasi aktif dan pengawasan kritis dari masyarakat, terutama pemuda dan mahasiswa, adalah kunci dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.
(Mat)
