Prolog.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memprioritaskan pembangunan posyandu di wilayah dengan jumlah balita tinggi dan ketersediaan lahan memadai. Strategi ini dipilih mengingat keterbatasan anggaran serta waktu pembangunan yang tersedia.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pembangunan tidak dilakukan merata di semua desa, melainkan disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kesiapan infrastruktur dasar, terutama lahan.
“Misalnya, daerah dengan banyak bayi dan balita serta padat penduduk, dan yang penting tersedia lahan. Kalau belum ada, meskipun kebutuhannya tinggi, tidak bisa dibangun karena tidak ada anggaran pembebasan lahan,” jelasnya.
Ia menyebut arahan ini berasal langsung dari Bupati Kukar, agar pembangunan berjalan lebih terukur dan tepat sasaran.
Arianto mengapresiasi peran pemerintah desa dan masyarakat dalam menyediakan lahan, termasuk melalui hibah tanah warga yang mendukung pembangunan fasilitas kesehatan di lingkungannya.
“Itu yang kita prioritaskan: desa yang menyediakan lahan, atau warga yang menghibahkan tanah. Mereka langsung kita data untuk jadi calon lokasi pembangunan,” tambahnya.
Pembangunan posyandu oleh DPMD tetap mengacu pada standar teknis Dinas Kesehatan, agar mampu memberikan layanan optimal bagi ibu dan anak. Program ini juga menjadi bagian dari RPJMD Kukar, khususnya pilar revitalisasi dan optimalisasi posyandu.
Hingga kini, Kukar memiliki 799 unit posyandu, namun belum seluruhnya dapat direvitalisasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, wilayah dengan jumlah kunjungan tinggi akan menjadi fokus utama DPMD.
“Untuk menentukan prioritas, kami melihat kunjungan posyandu. Karena total 799 tidak bisa diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan, kita mulai dari yang paling mendesak,” pungkasnya.
(Adv/Yah)
