Prolog.co.id, Samarinda – Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang diduga menghentikan anggaran kerja sama dengan media massa lokal menuai kritik dan keprihatinan dari berbagai kalangan. Isu ini mencuat setelah insiden viral yang melibatkan ajudan pribadi Gubernur Kaltim berinisial S, menyebar luas hingga menjadi konsumsi nasional.
Langkah Pemprov Kaltim tersebut dianggap sebagai bentuk reaksi terhadap pemberitaan media lokal yang dinilai kritis terhadap insiden tersebut. Padahal selama ini, media massa berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi publik, mengedukasi masyarakat, serta mempromosikan program pembangunan, termasuk proyek nasional Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, bahkan secara terbuka pernah menyampaikan pandangannya bahwa media adalah pilar penting demokrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memerlukan dukungan media untuk menyosialisasikan kebijakan secara luas kepada masyarakat. Namun, munculnya sinyal penghentian anggaran kerja sama ini justru menjadi pukulan bagi hubungan strategis antara pemerintah dan media lokal.
Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda, Herdiansyah, menyayangkan jika benar langkah tersebut diambil pemerintah. Menurutnya, banyak media lokal di Kalimantan Timur yang bergantung pada kerja sama anggaran dengan pemerintah daerah.
“Media ini kan kebanyakan hidup dari kerja sama dengan pemerintah. Jika langkah ini benar dilakukan, maka secara tidak langsung kinerja media di Kaltim akan menurun,” ujarnya, Jumat 25 Juli 2025.
Lebih lanjut, Herdiansyah menjelaskan bahwa media besar mungkin masih mampu bertahan karena memiliki struktur pendanaan yang kuat. Namun media lokal, yang jumlahnya cukup banyak di Kaltim, masih dalam tahap berkembang dan justru menjadi tempat bernaung generasi muda yang bekerja di sektor jurnalistik, digital, dan teknologi informasi.
“Kalau anggaran media dihilangkan, maka pemerintah secara tidak langsung menambah angka pengangguran di Kaltim, khususnya di kalangan anak muda dan milenial,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa keputusan semacam ini tidak hanya berdampak pada ekonomi media lokal, tetapi juga melemahkan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Media itu bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang berperan mengawasi dan menjaga transparansi pemerintahan. Jika kerja sama yang selama ini berjalan justru dihentikan karena alasan politis, maka demokrasi lokal dikhawatirkan akan mengalami kemunduran,” tandas Herdiansyah.
(Mat)
