Prolog.co.id, Samarinda – Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin, mendesak PT PLN agar segera mempercepat penyediaan listrik di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) Kaltim.
Menurutnya, akses penerangan masih menjadi persoalan serius yang menghambat aktivitas masyarakat, khususnya dunia pendidikan di desa.
Syafruddin mengungkapkan, hingga kini masih terdapat 841 desa di Kaltim yang belum sepenuhnya menikmati penerangan maksimal. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat, terutama generasi muda yang kesulitan belajar di malam hari.
“Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai anak-anak kita di pelosok desa tertinggal dalam pendidikan hanya karena listrik belum masuk secara merata,” tegasnya dalam forum kunjungan kerja legislasi Komisi XII DPR RI di Universitas Mulawarman, Jumat 29 Agustus 2025.
Dirinya ingin pembahasan RUU Ketenagalistrikan yang kini digodok DPR RI dapat berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya warga di daerah terpencil.
“Mari kita kawal agar RUU Ketenagalistrikan bisa segera disahkan paling lambat tahun 2027 mendatang,” ujarnya.
Syafruddin menambahkan, secara nasional masih ada 1.046 titik yang belum teraliri listrik dengan baik. Karena itu, ia menegaskan akan berada di garis terdepan memperjuangkan agar kebutuhan listrik Kaltim masuk dalam agenda prioritas penyempurnaan undang-undang tersebut.
Sementara itu, anggota DPR RI lainnya, Syarif Fasha, menyebut UU Ketenagalistrikan yang ada saat ini sudah berusia 15 tahun sehingga tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.
“Perlu ada revisi agar kepentingan masyarakat saat ini bisa benar-benar terakomodir,” jelasnya.
Menurut Fasha, penyempurnaan regulasi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, hingga kalangan akademisi. Ia menilai perguruan tinggi, khususnya Unmul dapat menjadi mitra strategis dalam proses penyusunan naskah akademik.
Dirinya berharap, pembahasan RUU tersebut bisa rampung lebih cepat, bahkan sebelum target 2027.
“Kalau bisa tahun depan sudah disahkan, sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh stakeholder di masing-masing provinsi,” ujarnya.
Fasha juga menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada pemerataan kesejahteraan.
“Presiden menginginkan seluruh rakyat merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali. Kita ingin hak rakyat, termasuk soal listrik, tidak salah sasaran ke depan,” pungkasnya.
(Mat)
