Prolog.co.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntutan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam.
Hal itu disampaikannya langsung saat menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin 1 September 2025.
Aksi mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Samarinda berlangsung sejak siang hari dengan membawa berbagai tuntutan, mulai dari isu penghapusan tunjangan DPR, perampasan aset, hingga persoalan ekonomi rakyat.
Di hadapan massa aksi, Hasanuddin menekankan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam terhadap keresahan mahasiswa maupun masyarakat. Ia menegaskan sikap DPRD Kaltim bukan hanya janji kosong.
“Kawan-kawan mahasiswa, tenang. Apa yang kalian suarakan akan kami kawal. Kami hadir di sini bukan sekadar memberi janji, tapi memastikan suara rakyat diperjuangkan,” tegas Hasanuddin.
Dia juga mengatakan, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban moral dan politik untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa justru menjadi energi bagi dewan untuk bekerja lebih serius.
“Kami memahami keresahan ini lahir dari kondisi nyata di masyarakat. Karena itu, DPRD akan menjadikan tuntutan kalian sebagai agenda perjuangan bersama,” sambungnya.
Meski begitu, Hasanuddin mengingatkan bahwa beberapa isu yang diangkat mahasiswa, khususnya terkait kebijakan nasional, membutuhkan keputusan pemerintah pusat.
Kendati demikian, ia memastikan DPRD Kaltim tetap akan ikut mengawal prosesnya.
“Perjuangan ini tidak berhenti di sini. Kami akan meneruskan suara mahasiswa Kaltim ke level yang lebih tinggi agar mendapat perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Hasanuddin mengajak mahasiswa menjaga solidaritas dan tidak mudah terpecah oleh provokasi. Dia menegaskan, gerakan mahasiswa memiliki kekuatan moral yang tidak boleh disalahgunakan.
“Solidaritas harus tetap dijaga. Jangan sampai perjuangan ini ditunggangi. Kita satu tujuan: menegakkan kepentingan rakyat,” tutup Hasanuddin.
Diketahui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menyuarakan 11 tuntutan, yakni:
- Tolak RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Hapus tunjangan mewah DPR.
- Sahkan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
- Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta tingkatkan pendidikan didaerah 3T.
- Tolak pemutihan dosa pemerintah.
- Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat
- Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat
- Ciptakan kebijakan yang pro terhadap rakyat.
- Hentikan Oligarki Politik dan Demokrasi pulau
- Tegakkan supremasi hukum
- Hentikan kejahatan ekologis dan pertambangan.
(Mat)
