Prolog.co.id, Samarinda – Wagub Kaltim, Seno Aji, menegaskan pejabat daerah dilarang memamerkan kemewahan atau flexing.
Menurutnya, imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini sangat tepat agar pejabat tidak menyinggung perasaan masyarakat yang sedang menghadapi banyak persoalan ekonomi.
“Apalagi kalau saya sendiri tidak pernah flexing, karena memang tidak punya apa-apa. Jadi saya rasa arahan Mendagri ini sudah benar sekali,” ucap Seno, Rabu 3 September 2025.
Ia menekankan, pejabat daerah harus peka terhadap kondisi rakyat dan turun langsung mendengar keluhan masyarakat. Alih-alih menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial, pejabat diminta untuk mengutamakan kepentingan publik.
“Sebagai pejabat daerah yang diamanahi masyarakat, kita harus kembali ke persoalan kemasyarakatan. Jangan sampai malah sibuk pamer-pamer di media sosial,” tegasnya.
Seno juga mengingat pesan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, agar pejabat selalu merakyat dan menjaga kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi pedoman dalam bekerja.
Selain soal flexing, Seno menyinggung arahan Kemendagri terkait penghentian sementara perjalanan dinas ke luar negeri. Seluruh kepala daerah diminta menunda rencana perjalanan internasional sampai ada izin resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk sementara memang tidak ada perjalanan ke luar negeri. Nanti keputusan Mendagri yang akan menentukan kapan diizinkan kembali, itu pun harus jelas urgensinya,” jelasnya.
Seno mengatakan, perjalanan luar negeri hanya bisa dilakukan jika benar-benar penting dan mendesak. Jika hanya bersifat pribadi, misalnya untuk umrah atau perjalanan religi, ada aturan khusus yang mengatur mekanismenya.
“Kalau keperluannya tidak urgent, bisa jadi tidak diizinkan,” tambahnya.
Menurut Seno, pejabat daerah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing. Ia menilai, konsentrasi kerja dalam negeri jauh lebih dibutuhkan daripada bepergian ke luar negeri tanpa urgensi yang jelas.
Dengan menekan gaya hidup mewah dan membatasi perjalanan internasional, ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga. “Intinya, pejabat harus hidup sederhana dan tetap hadir di tengah rakyat,” pungkasnya.
(Mat)
