Prolog.co.id, Samarinda – Setelah adanya rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 hingga 24 persen, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menilai kebijakan tersebut tidak bijak, khususnya jika diberlakukan tanpa melihat peran strategis tiap daerah.
Menurut politisi PKB dapil Kalimantan Timur (Kaltim), Benua Etam selama ini menjadi penyumbang besar bagi pendapatan negara dari sektor migas, batubara, hingga perkebunan, semestinya mendapat porsi lebih, bukan justru dipotong.
“Kalau DBH dan dana transfer dikurangi, pembangunan di Kaltim akan melambat. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih bisa terganggu,” ujarnya.
Syafruddin menekankan, kontribusi Kaltim terhadap APBN jauh lebih besar dibanding dana yang dikembalikan pusat ke daerah. Pemotongan, kata dia, hanya akan memperlebar ketimpangan.
“Masyarakat Kaltim harus bisa menikmati hasil bumi mereka sendiri. Jangan sampai kekayaan alamnya habis, tapi rakyatnya kesulitan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan dampak lain dari kebijakan itu, mulai dari pengelolaan lingkungan hingga distribusi bahan pokok.
“Bisa saja distribusi sembako ke wilayah pedalaman terhambat. Ini risiko nyata bila anggaran daerah dipangkas,” tambahnya.
Soal kabar menipisnya kas beberapa daerah di Kaltim, Syafruddin menyebut masih akan mendalaminya. Dirinya berjanji akan membawa isu ini ke rapat dengan Kementerian Keuangan.
“Saya di Badan Anggaran, jadi pasti akan kami tanyakan langsung ke Kemenkeu,” jelasnya.
Syafruddin mengungkap, kebijakan ini sejatinya lebih berupa penundaan pencairan akibat defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai Rp640 triliun. Namun menurutnya, defisit tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hak daerah penghasil.
“Pemerintah pusat harus adil. Kaltim sudah menyumbang besar bagi APBN. Jangan sampai pemotongan TKD justru menghambat kesejahteraan rakyat di daerah,” pungkasnya.
(Mat)
