Prolog.co.id – Proses penyusunan prognosis APBD 2026 dan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 kembali menjadi sorotan dalam rapat evaluasi yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Rabu lalu. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, dan turut menghadirkan BPKAD sebagai mitra kerja utama.
Dalam kesempatan itu, Sabaruddin menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan anggaran daerah tidak dapat dilepaskan dari koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai keterlibatan semua pihak, termasuk Komisi I, II, dan IV DPRD, sangat penting dalam memastikan perencanaan berjalan sesuai sasaran.
“Penyusunan anggaran bukan hanya tanggung jawab satu OPD. Semua pihak harus ikut terlibat agar proses lebih komprehensif. Sayangnya, rapat kali ini belum optimal karena Kepala Bapenda berhalangan hadir,” ungkapnya.
Komisi II mengaku belum menerima data detail terkait realisasi anggaran 2025. Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala dinas terkait dalam rapat berikutnya.
“Kami butuh data yang valid dan jelas agar fungsi pengawasan DPRD bisa dijalankan secara maksimal,” lanjutnya.
Rapat monitoring ini merupakan bagian dari agenda DPRD Kaltim dalam memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sabaruddin memastikan lembaganya akan terus mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan APBD lebih transparan, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
