Prolog.co.id – Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim serta kepala cabang wilayah Disdikbud se-Kaltim untuk membahas ketersediaan fasilitas pendidikan, khususnya di Kota Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa kapasitas SMA dan SMK negeri di Balikpapan hanya mampu menampung sekitar 51 persen calon siswa lulusan SMP. Kondisi ini memaksa hampir separuh calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menilai situasi ini sebagai persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Jika kondisi ini dibiarkan, banyak keluarga akan terbebani biaya pendidikan karena harus menyekolahkan anak di swasta. Padahal, idealnya sekolah negeri bisa menampung lebih banyak siswa,” ungkapnya pada Selasa 10 Juni 2025.
Selain keterbatasan jumlah sekolah, Baba juga menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar. Ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang tidak hanya sebatas pembangunan unit sekolah baru, tetapi juga penguatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
“Pemerintah harus merancang strategi komprehensif. Bukan hanya menambah sekolah baru, tapi juga memastikan guru yang tersedia berkualitas serta sarana pembelajaran layak,” ujarnya.
Dalam paparannya, Disdikbud Kaltim mengusulkan pembangunan SMA baru dan pengembangan SMK Negeri 5 Balikpapan yang memiliki lahan luas sebagai langkah awal. Baba menekankan bahwa rencana tersebut memerlukan dukungan anggaran memadai dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, disertai pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Sementara itu, pelaksanaan SPMB di daerah lain di Kaltim dilaporkan relatif berjalan tanpa kendala berarti. Baba berharap upaya pemerataan akses pendidikan dapat terus ditingkatkan, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam penyediaan layanan pendidikan dasar dan menengah.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan bermutu, di mana pun mereka tinggal,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
