Prolog.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) melaksanakan Rapat Paripurna ke-17 di Gedung B DPRD Kaltim dengan lima agenda strategis yang berkaitan erat dengan arah pembangunan daerah.
Agenda pertama rapat adalah penyampaian jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025–2029. Setelah itu, rapat menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas ranperda tersebut.
Selanjutnya, DPRD menerima laporan rekomendasi Pansus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun 2024. Agenda berikutnya berupa penyampaian sambutan Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Penetapan Pansus pembahas perubahan kamus usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 menjadi agenda terakhir rapat.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama dua Wakil Ketua lainnya, Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta dihadiri Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman. Dalam arahannya, Ekti menegaskan bahwa RPJMD harus dibahas secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurutnya, dokumen RPJMD akan menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Setelah diskors selama 10 menit, rapat menyepakati susunan Pansus RPJMD dengan Ketua Syarifatul Sya’diah dan Wakil Ketua Sigit Wibowo.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2024, Agus Suwandy, memaparkan hasil rekomendasi yang mencakup empat tujuan pembangunan, tujuh indikator kinerja utama, sebelas sasaran pembangunan dengan 22 indikator, serta 55 program prioritas yang diukur melalui 92 indikator kinerja. Ia menekankan pentingnya penyesuaian arah kebijakan jangka panjang dan menengah, mengingat tahun 2025 merupakan periode transisi pemerintahan.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
