Prolog.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim. Pertemuan ini membahas strategi penguatan BAZNAS, khususnya terkait rencana Gubernur Kaltim yang ingin menyerahkan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada lembaga tersebut. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, serta dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Sekretaris Komisi IV Darlis Pattolongi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan dan regulasi sebelum BAZNAS diberi tanggung jawab besar ini. Ia ingin memastikan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan akuntabel tanpa kendala.
“Jika CSR akan dikelola BAZNAS, apakah sudah siap? Kita harus pastikan tidak ada kendala di kemudian hari,” ujar Hasanuddin, Selasa, 12 Agustus 2025.
Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattolongi, menambahkan bahwa potensi dana yang bisa dikelola BAZNAS sangat besar. Terdapat sekitar 35 ribu perusahaan di Kaltim. Jika 10 persen saja dapat dikawal untuk BAZNAS, ditambah potensi zakat dari ASN, maka jumlahnya sangat signifikan. Oleh karena itu, ia mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD untuk mendukung BAZNAS.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Kaltim, Ahmad Nabhan, menyambut baik saran dari DPRD. Ia menjelaskan, BAZNAS telah memiliki pengalaman dalam mengelola dana sosial dan siap untuk studi banding ke daerah yang sudah menerapkan pengelolaan CSR melalui BAZNAS.
“Kami akan melaksanakan saran Ketua DPRD untuk studi banding ke daerah yang telah menerapkan pengelolaan CSR melalui BAZNAS, dengan pendampingan Komisi IV DPRD Kaltim. Dengan dukungan dan pengawasan, kami yakin amanah ini bisa dijalankan sebaik-baiknya,” kata Nabhan.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
