Prolog.co.id — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan langsung ke dua titik longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara, masing-masing di area PT Baramulti Suksessarana (BSSR) di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, dan area operasional PT Indomining di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebelumnya sebagai respon terhadap keresahan masyarakat terkait dampak bencana dan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah terdampak.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara adil, transparan, dan menyeluruh. “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sangat penting dalam proses pemulihan ini,” ujarnya saat berada di lokasi.
Di Desa Batuah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pemerintah desa telah menyatakan komitmen untuk menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) telah menyelesaikan tahap pengukuran, dan kini proses berlanjut ke tahap penganggaran.
Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) telah melaksanakan perbaikan darurat pada jalan nasional yang rusak akibat longsor. Namun, perbaikan permanen masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tanah yang labil serta kontur wilayah yang miring dinilai masih berisiko terhadap longsor lanjutan.
Mengenai dugaan aktivitas pertambangan sebagai pemicu longsor, Komisi III bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim menyerahkan kajian teknis kepada Inspektur Tambang agar dilakukan secara objektif.
Di Desa Pendingin, PT Indomining telah memulai perbaikan pada area terdampak longsor sembari menunggu hasil kajian struktur tanah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kukar. Komisi III juga menekankan perlunya evaluasi kelayakan jalan umum yang digunakan kendaraan berat perusahaan tambang.
“Kami minta agar perbaikan dilakukan sejalan dengan hasil kajian ilmiah, dan aspirasi masyarakat harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Jika pengalihan jalan menjadi solusi, maka harus disiapkan rencana jangka panjang yang matang,” tegas Reza.
Masyarakat sekitar juga mengusulkan pengalihan akses jalan menuju jalur yang lebih aman untuk mencegah terulangnya bencana di masa mendatang.
Dalam kunjungan ini hadir pula anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, yakni J. Jahidin, Sugiyono, dan Husin Jufri. Dari unsur eksekutif turut mendampingi Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Kepala Dinas PUPR Kukar Wiyono, serta perwakilan BPBD Kukar dan aparat desa setempat.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
