Prolog.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Isu ini menjadi catatan utama dalam rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim untuk membahas Kerangka Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, ini bertujuan untuk memastikan APBD yang disusun berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pertemuan ini sangatlah penting. Kita bersama-sama memastikan bahwa APBD yang disusun berkualitas, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Ekti, Selasa, 2 September 2025.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, secara spesifik mengkritisi tata kelola anggaran. Ia menilai perencanaan anggaran masih belum berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menuntut kejelasan sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Ia juga menekankan perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan dana oleh BLUD.
“Menjadi catatan kita bersama juga mengenai BLUD yang mana mendapatkan sumber dari APBD, maka perlu ada transparansi pengelolaan dan pertanggungjawabannya,” tambahnya.
Hasanuddin mengingatkan bahwa tugas Banggar adalah membahas keseluruhan struktur APBD secara komprehensif, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan.
“Semua kita kupas keseluruhan, mulai dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, IKU, Defisit, dan seterusnya,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
