Prolog.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim. Pertemuan ini membahas proyeksi belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka pematangan Kerangka Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Dalam rapat tersebut, dewan menuntut agar program kerja dirancang secara terukur, berbasis kinerja, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memimpin rapat dan menekankan pentingnya anggaran yang berkualitas dan transparan. Ia ingin memastikan bahwa alokasi dana selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan visi pembangunan daerah.
“Pertemuan ini sangatlah penting. Kita bersama-sama memastikan bahwa APBD yang disusun berkualitas, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Ekti, Rabu, 3 September 2025.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengkritik bahwa perencanaan anggaran belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Ia menilai, pembahasan anggaran harus lebih terarah dan terukur, serta selaras dengan dokumen perencanaan yang ada.
“Saya belum melihat sampai hari ini dibahas IKU menjadi penganggaran yang terarah, terukur, dan berbasis kinerja, serta sinkronisasi antar perencanaan,” kritik Hasanuddin.
Anggota Banggar Agusriansyah Ridwan turut mengingatkan TAPD agar tetap berpegangan pada prinsip value for money. Ia menekankan pentingnya tolok ukur yang jelas untuk mengukur capaian pembangunan dalam lima tahun ke depan.
“Harus ada tolak ukur yang bisa kita lihat dalam capaian lima tahun ke depan untuk pemerintah,” kata Agusriansyah.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
