Prolog.co.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa program transmigrasi yang menyasar Kabupaten Paser harus memiliki aturan main yang jelas dan dikelola dengan transparan. Penegasan ini muncul menyusul penolakan yang sempat mengemuka dari warga, di mana program yang digulirkan pemerintah pusat ini rawan memicu gesekan sosial jika tidak disosialisasikan dengan baik.
Hasanuddin menyebut program transmigrasi adalah solusi untuk mengurai kepadatan penduduk di kawasan perkotaan dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Warga yang ikut program ini akan mengelola sebidang lahan, yang berpotensi memberi nilai tambah bagi daerah.
“Ketika ada pemanfaatan lahan seperti itu, justru memberi nilai tambah untuk daerah,” sambung Hasanuddin, Selasa, 2 September 2025.
Namun, ia mengkritik keaktifan pemerintah dalam memberikan informasi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar menggulirkan program tanpa menyosialisasikannya dengan baik. Kelambanan ini justru memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pemerintah perlu komunikatif ke masyarakat. Jangan terus-terusan memicu kesalahpahaman di masyarakat,” katanya.
Hasanuddin menekankan, meskipun kebijakan transmigrasi memiliki peluang besar untuk mengangkat pertumbuhan daerah, keberhasilannya terletak pada tata kelola yang baik dan adanya aturan main yang jelas.
“Kuncinya ada di pemerintah, bisa menjembatani agar warga paham,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
