Prolog.co.id – Rencana pembaruan sejumlah regulasi strategis kembali digulirkan DPRD Kalimantan Timur. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), lembaga legislatif ini berkonsultasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rabu 23 Juli 2025.
Kunjungan ini membahas dua agenda besar, yakni persiapan Focus Group Discussion (FGD) lintas daerah serta revisi tiga Perda strategis. Rombongan DPRD Kaltim dipimpin oleh anggota Bapemperda, Muhammad Husni Fahruddin dan Akhmed Reza Fachlevi, bersama pakar dan staf pendukung.
Direktur Produk Hukum Daerah, Imelda, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Bapemperda. Ia menegaskan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan agar revisi Perda benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “FGD harus relevan dengan dinamika lokal, substansinya jangan hanya administratif,” pesannya.
Tiga regulasi yang diajukan untuk revisi adalah Perda Lalu Lintas Sungai Mahakam, Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Perda Penanggulangan Bencana Daerah. Imelda menyarankan agar Perda Sungai Mahakam yang lama dicabut dan diganti aturan baru yang lebih sesuai perkembangan.
Akhir pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat proses penyusunan naskah akademik serta public hearing terbuka. Bapemperda menegaskan, tujuan akhir revisi Perda ini adalah menghadirkan produk hukum yang adaptif, inklusif, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
