Prolog.co.id — DPRD Kalimantan Timur menyoroti lambatnya progres pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Dua wilayah yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) itu dinilai membutuhkan perhatian lebih serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama dalam hal penambahan bantuan keuangan (bankeu) di tahun anggaran mendatang.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyatakan bahwa alokasi dana yang diberikan saat ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan di lapangan. Menurutnya, kondisi geografis dan tingginya mobilitas di dua daerah tersebut menuntut peningkatan konektivitas agar tidak menghambat perkembangan kawasan IKN.
“Bankeu yang disalurkan tahun ini memang ada peningkatan, tapi belum cukup untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, terutama di jalur-jalur strategis PPU dan Paser yang menopang akses menuju IKN,” ujarnya.
Abdurahman menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar urusan fasilitas publik, melainkan bagian penting dari kesiapan daerah dalam mendukung agenda nasional. “Jika infrastruktur di dua kabupaten penyangga ini tertinggal, maka percepatan pembangunan IKN juga akan terhambat. Karena itu, bankeu harus ditingkatkan dan dialokasikan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Dari data lapangan, Abdurahman mengungkapkan bahwa di Kabupaten Paser, hanya dua ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Meski sebagian besar kondisinya sudah baik, masih terdapat delapan ruas jalan lain yang belum mendapat penanganan optimal karena terbentur status kewenangan.
“Kalau kita hitung, kebutuhan anggaran untuk delapan ruas jalan yang belum tersentuh mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Ini angka yang besar, tapi sangat penting untuk memastikan konektivitas wilayah bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Sementara itu di PPU, ruas jalan Ambulu–Minung juga masih memerlukan perhatian khusus. Meskipun sudah ada perbaikan, kualitasnya belum sesuai standar yang diharapkan. Abdurahman menilai dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi mutlak diperlukan agar jalan-jalan penghubung ke kawasan IKN benar-benar layak dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
“Kita tidak boleh melihat hanya dari angka kemantapan jalan provinsi. Daerah penyangga seperti PPU dan Paser tetap butuh perhatian, karena di sanalah fondasi konektivitas menuju IKN berada,” katanya.
Ia juga mendorong agar Pemprov Kaltim segera mengkaji kemungkinan perubahan status beberapa ruas jalan non-provinsi agar dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Namun jika belum memungkinkan, skema bantuan keuangan bisa menjadi alternatif sementara untuk menutup kebutuhan yang mendesak.
“Dari DPRD, terutama kami yang berasal dari dapil PPU dan Paser, akan terus memperjuangkan agar pembahasan anggaran berikutnya benar-benar berpihak pada daerah strategis yang menopang pembangunan nasional. Ini bukan hanya urusan daerah pemilihan, tapi tanggung jawab bersama untuk masa depan Kaltim sebagai pintu gerbang IKN,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
