Prolog.co.id — Komisi II DPRD Kaltim memastikan komitmennya untuk menjaga agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan publik. Melalui agenda monitoring dan evaluasi yang digelar pada akhir Mei 2025, Komisi II memimpin pembahasan mengenai Prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta Prognosis Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltim tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle. Kegiatan ini turut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Fokus utama rapat adalah meninjau efektivitas alokasi anggaran, memastikan setiap program pembangunan memiliki arah dan sasaran yang jelas.
“Prognosis anggaran ini adalah bagian penting dari proses perencanaan. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim,” ujar Sabaruddin.
Ia menjelaskan, penyusunan prognosis melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, kerja sama lintas komisi di DPRD dan koordinasi dengan OPD menjadi kunci agar perencanaan dan pengawasan bisa berjalan optimal.
“Baik anggaran perubahan maupun anggaran murni harus disusun dengan target dan capaian yang terukur. Itu sebabnya, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sabaruddin juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Bapenda yang dinilai cukup menghambat pendalaman informasi dalam proses evaluasi.
“Kami menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini. Namun kami akan menjadwalkan pertemuan lanjutan agar pembahasan bisa lebih komprehensif dan berbasis data yang kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini Komisi II masih menunggu data realisasi anggaran secara lengkap dari pihak terkait. Keakuratan data dinilai penting agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan sesuai harapan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyusunan dan realisasi anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat. Itu tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
